Di Indonesia saat ini banyak pelaku e-commerce atau perdagangan digital. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan tugas kepada Kementerian Perdagangan untuk memantau perdagangan online.
"Berkaitan dengan perdagangan online dan mengantisipasi e-commerce saya titip betul-betul dilihat datanya," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perdagangan naik atau turun itu kok datanya menjadi menurun apakah karena dari offline menjadi online atau karena ada hal yang lain ini ada transisi yang harus kita amati betul jangan sampai kita enggak mengamati tahu-tahu ada marketplace yang membuka lapaknya tetapi produknya 100% itu dari barang-barang luar. Jadi kita malah kemasukan, cek betul apa yang dijual, barangnya Dari mana," ujar dia.
Jokowi mengaku, untuk mengantisipasi perkembangan digital ekonomi ini juga sudah meminta kepada Menteri Perekonomian Darmin Nasution, dalam hal ini menyiapkan regulasinya.
"Sehingga regulasi mengenai perdagangan online e-commerce itu harus segera disiapkan. Kalau ada marketplace besar yang barang-barangnya di situ isinya barang-barang dari dalam negeri silakan, berarti kita mengintervensi pasar luar. Tapi kalau kebalik tahu-tahu enggak kelihatan banyak produsen kita yang tutup hati-hati ini ada intervensi yang enggak kelihatan dan bisa dimungkinkan berasal dari perdagangan online yang enggak bisa dilihat detail satu persatu. Hati-hati," kata dia.
Oleh karenanya, Jokowi meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk mengumpulkan data terkait dengan hal tersebut. Pasalnya, perlindungan terhadap konsumen, tertib niaga itu sangat penting.
"Tolong buka-buka, lapak-lapak yang ada di online dibuka semua. Apakah barang kita apa dari negara lain. Karena perlindungan terhadap konsumen,tertib niaga itu penting sekali bagi perlindungan produsen-produsen kita dan ini Dirjennya juga ada, ini selagi marilah kita berubah berubah karena dunia memang berubah gitu sama cepatnya," tutup dia. (ara/ara)