Pejabat Kemenaker Diminta Thinking Without the Box

Jakarta - Semakin beratnya tantangan pembangunan ketenagakerjaan ke depan harus diantisipasi pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan secara responsif, kreatif dan inovatif. Hal itu dilakukan untuk menghadapi dinamika perubahan yang terjadi begitu cepat.

"Saya minta benar kepada bapak/ibu yang baru dilantik agar membuat perubahan positif. Bukan sekedar thinking outside the box, bukan sekedar berpikir di luar kotak. Bila perlu kita thinking without the box," kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dalam keterangan tertulis (1/2/2018).

Hanif mengatakan itu saat memberikan arahan dalam pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator dan pengawas Ketenagakerjaan di Kantor Kemnaker Jakarta, Rabu (31/1). Dalam arahannya, Hanif mengatakan tantangan dalam era digitalisasi serta perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat dan masif berpengaruh terhadap berbagai sektor, termasuk sektor ketenagakerjaan di Indonesia

"Karakter pekerjaan berubah, skill yang dibutuhkan berubah, mau tidak mau pola hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha pun berubah, tentu semua harus diantisipasi dan dibutuhkan pejabat/pegawai-pegawai yang benar-benar responsif terhadap perubahan, " kata Hanif

Kepada seluruh pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik, Hanif meminta agar benar-benar bisa responsif terhadap perubahan. Para pejabat harus mengambil sikap yang positif, proaktif, kreatif dan tentu saja melakukan berbagai macam inovasi dalam mencapai target dari kinerja yang diberikan.

Melalui inovasi atau terobosan, target kinerja pasti dari sisi waktu lebih cepat dan dari sisi hasil lebih baik.

"Yang akan survive itu bukan orang paling pintar, bukan yang paling kuat. Tapi yang mampu survive adalah orang yang paling responsif terhadap perubahan," kata Hanif mengutip pernyataan teori Charles Darwin.

Dalam arahannya Menteri Hanif juga meminta pejabat yang baru dilantik harus mampu mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah ketenagakerjaan.

"Tugas-tugas Kementerian harus dilakukan dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas," lanjut Hanif.

Hanif menambahkan pejabat yang dilantik merupakan pejabat administrator dan pengawas pilihan yang dinilai cakap, memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan baik, rekam jejak dan integritas yang tinggi dan diharapkan mampu melakukan inovasi untuk bekerja out the box.

"Dan tentu saja, para pejabat baru dan semua pegawai Kemnaker harus mampu mengemban tugas-tugas Kementerian dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional. Kita juga harus mampu melayani kebutuhan masyarakat yang terkait dengan ketenagakerjaan secara optimal," kata Hanif.

Hanif mengungkapkan saat ini pengangguran berada di posisi 5,5 persen dan ditargetkan pada tahun 2018, angka pengangguran bisa menurun pada posisi 5,0-5,3 persen. Ini pekerjaan berat bagi Kemnaker untuk mengkordinasikan kerja-kerja penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor.

"Di daerah juga masih ditemukan problem produktivitas, angkanya masih belum menggembirakan walaupun ada perkembangan. Sesungguhnya trend positif semua, tapi larinya agak lamban. Itu jadi soal, jadi semua perlu digenjot," katanya.

Hanif mencontohkan sesuai arahan Presiden diperbolehkan untuk melakukan deregulasi di berbagai sektor untuk memastikan pergerakan ekonomi lebih baik dan kemudahan berbisnis dan investasi lebih baik sehingga penciptaan lapangan kerja itu lebih baik dan berkualitas.

"Misalnya mau melakukan sesuatu ada regulasi yang disebut subject to change, itu bisa diubah apalagi aturan kita sendiri. Kita lihat ada aturan tidak produktif, sangat mungkin bagi kita untuk menginisiasi perubahan aturan. Jangan sampai kita mau melakukan inovasi terhambat oleh Permenaker misalnya," katanya.

Pelantikan pejabat administrator dan pengawas Kemnaker ini dihadiri oleh Sekjen Kemnaker Hery Sudharmanto, para Dirjen dan pejabat eselon II di unit lingkungan Kemnaker. (ega/ara)