Mendag Godok Aturan Toko Online Jual Lebih Banyak Produk Lokal

Jakarta - Dominasi produk impor di toko online mendorong pemerintah mengatur kewajiban produk lokal di toko online. Tujuannya agar produk lokal hasil produksi UKM bisa ikut bersaing dengan memiliki kesempatan yang sama dengan produk impor dalam penyelenggaraan perdagangan secara elektronik di toko online.

"Kita sekali lagi ingin mengisi kebutuhan dalam negeri itu dari produk dalam negeri. Sesuai dengan tema kita di era digitalisasi ini, bagaimana salah satu marketplace itu menyampaikan secara jujur bahwa dari 2,5 juta produk hanya 100 ribu yang produk domestiknya. Artinya itu di bawah 10% produk dalam negeri yang dijual melalui marketplace," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam jumpa pers Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Baca juga: Mendag Minta Toko Online Lebih Banyak Jual Produk Lokal

Enggar bilang, pihaknya akan merumuskan cara bagaimana UMKM bisa terbantu di tengah maraknya transaksi online dan pelaku usaha e-commerce.

"Kami segera dalam waktu singkat akan merumuskan itu. Dimulai dengan kita mengajak mereka (asosiasi) berbicara, bu Dirjen (Perdagangan Dalam Negeri) akan mengundang baik iDEA dan pelaku yang besar itu," ujarnya.

Baca juga: Kadin: e-Commerce RI Masih Didominasi Produk Impor

Contoh sederhananya, minimal, UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang sudah terseleksi dari sisi kualitas dan kuantitasnya akan diminta untuk bisa ikut menjual produknya melalui marketplace online tadi.

"Kita sesuai arahan Presiden, online ini atau e-ommerce ini harus bisa kita manfaatkan untuk memasarkan produk kita keluar, bukan negara kita dijadikan pasar oleh produk luar," ujar Enggar.

Baca juga: Pengusaha Minta Aturan Pajak e-Commerce Harus Fair

Selain itu, sambil Kemendag memproses peraturan terkait e-commerce ini, ada beberapa hal lainnya yang akan diatur. Salah satunya bagaimana e-commerce luar yang mengirimkan produk kesini.

"Kalau kita bicara level of playing field, mereka (e-commerce luar) tidak bayar PPN, PPh, apalagi tenaga kerja dan sebagainya. Nah, ini bagian dari yang harus kita rumuskan. Bisa saja kita akan memanfaatkan PLB (pusat logistik berikat) untuk produk ke sana," pungkasnya. (eds/hns)