Jokowi Kumpulkan Kabinet Kerja Bahas Kebijakan Satu Peta

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore ini mengumpulkan beberapa menteri kabinet kerja untuk melakukan rapat terbatas (ratas) mengenai kebijakan satu peta alias one map policy.

Turut hadir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Ristekdikti Muhammad Natsir, Kepala KSP Moeldoko, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ATR Sofyan Djalil.

"Kebijakan satu peta ini merupakan ratas yang ketiga terkait kebijakan satu peta, dan untuk itu saya ingin mendengar laporan pelaksanaan impelementasi di lapangan wilayah mana saja yang udah berhasil dan mana yang belum, apa kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kebijakan satu peta ini," kata Jokowi membuka ratas One Map Policy di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Menurut Jokowi, kebijakan satu peta ini sangat penting, mendesak, dan sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta produksi diberbagai sekto, baik kementerian maupun lembaga secara integrasi.

"Sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial. Dan ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan pembuatan kebijakan strategis dan pembuatan perizinan. Karena di lapangan, tumpang tindih peta, tumpang tindih perizinan justru membuat konflik mengakibatkan sengketa yang akhirnya menghambat laju perekonomian di daerah," tambah dia.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Jokowi menyebutkan bahwa di Kalimantan terdapat 4 juta hektar kawasan hutan yang tumpang tindih dengan kawasan perkebunan.

"Saya yakin kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih, pemanfaatan lahan, serta juga membantu penyelesaian batas daerah di seluruh tanah air," ujar dia.

Oleh karena itu, Mantan Wali Kota Solo ini mengingatkan kembali pekerjaan rumah yang harus dituntaskan adalah salah satunya kebijakan satu peta. Di mana, pada 7 April 2016 telah diinstruksikan fokus di Kalimantan.

Pada 13 Juni 2017, Jokowi meminta dilanjutkan di Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan, tahun 2018 fokus kebijakan satu peta di Papua, Maluku, dan Jawa. Sehingga, pada 2019 kebijakan tersebut dapat diselesaikan.

"Saya juga ingatkan dalam pelaksanaan betul-betul cermat, teliti, dan akurat dan saya minta segala permasalahan yang muncul di lapangan dicarikan solusinya khususnya tanah ulayat dan batas desa sehingga satu peta yang dihasilkan agar memberikan kepastian dan menjadi pegangan," tutup dia. (dna/dna)