Rabu, 07 Feb 2018 12:33 WIB
Atur Regulasi, Menkumham: Kita Harus Buka Diri Pada Investasi Asing
Foto: Zunita Amalia Putri/detikcom
Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengadakan seminar bertajuk Penataan Regulasi melalui Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi yang efektif dan efisien.
Acara ini dihadiri Menkumham Yasonna Laoly, dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Enny Nurbaningsih.
"Presiden memperingatkan kita semua untuk terus meningkatkan pembangunan ekonomi kita, di tingkat daerah kita harus melakukan kerja besar, salah satunya dengan penataan regulasi," ujar Yasonna saat memberi sambutan, di Kantor BPHN, Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (7/2/2018).
Penataan regulasi diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo dengan tujuan agar tidak ada yang saling tumpang tindih dengan lembaga lainnya.
"Hal ini dilakukan agar Indonesia tidak terlalu banyak regulasi, tidak saling bertentangan tumpang tindih, multitafsir, dan tak perlu menciptakan biaya tinggi," kata Yasonna
"Dalam rapat terbatas Presiden dengan seluruh Kepala Daerah dan Ketua-ketua DPRD, presiden sudah secara keras meminta di daerah untuk terus menerus memperbaiki iklim usaha kita," lanjutnya.
Yasonna juga mengajak jajaran instansi pemerintah memberi kemudahan kepada perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia.
"Untuk memacu perekonomian, maka kita harus mau tak mau harus membuka diri, untuk memberikan kemudahan kepada investasi asing masuk ke Indonesia. Kadang kita berpikir mereka punya kepentingan lebih dari kita, tapi kita lihat Vietnam sudah lebih maju dari kita, investasinya 3 kali lipat dari kita," jelas dia.
Dia mengharapkan untuk semua Kementerian bersinergi meningkatkan iklim usaha di Indonesia.
"Kalau tidak, seperti yang dikatakan Pak Presiden, kita akan tertinggal dengan negara-negara lain, dan saya harapkan betul-betul kita semua membuka diri untuk bersama-sama melihat kepentingan bangsa kedepannya," tutup dia.
(hns/hns)
Acara ini dihadiri Menkumham Yasonna Laoly, dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Enny Nurbaningsih.
"Presiden memperingatkan kita semua untuk terus meningkatkan pembangunan ekonomi kita, di tingkat daerah kita harus melakukan kerja besar, salah satunya dengan penataan regulasi," ujar Yasonna saat memberi sambutan, di Kantor BPHN, Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (7/2/2018).
Baca juga: Mendagri Cabut 50 Aturan Hambat Investasi |
Penataan regulasi diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo dengan tujuan agar tidak ada yang saling tumpang tindih dengan lembaga lainnya.
"Hal ini dilakukan agar Indonesia tidak terlalu banyak regulasi, tidak saling bertentangan tumpang tindih, multitafsir, dan tak perlu menciptakan biaya tinggi," kata Yasonna
"Dalam rapat terbatas Presiden dengan seluruh Kepala Daerah dan Ketua-ketua DPRD, presiden sudah secara keras meminta di daerah untuk terus menerus memperbaiki iklim usaha kita," lanjutnya.
Yasonna juga mengajak jajaran instansi pemerintah memberi kemudahan kepada perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia.
"Untuk memacu perekonomian, maka kita harus mau tak mau harus membuka diri, untuk memberikan kemudahan kepada investasi asing masuk ke Indonesia. Kadang kita berpikir mereka punya kepentingan lebih dari kita, tapi kita lihat Vietnam sudah lebih maju dari kita, investasinya 3 kali lipat dari kita," jelas dia.
Dia mengharapkan untuk semua Kementerian bersinergi meningkatkan iklim usaha di Indonesia.
"Kalau tidak, seperti yang dikatakan Pak Presiden, kita akan tertinggal dengan negara-negara lain, dan saya harapkan betul-betul kita semua membuka diri untuk bersama-sama melihat kepentingan bangsa kedepannya," tutup dia.
