Indonesia di Ambang Krisis BBM

Jakarta - Ketersediaan BBM secara nasional dari hari ke hari makin memprihatinkan. Prediksi akan terjadinya krisis BBM di Indonesia akan betul-betul terjadi jika pemerintah dan Pertamina gagal mengatasi masalah pasokan BBM saat ini.Pandangan itu disampaikan pengamat perminyakan Kurtubi dalam diskusi "Krisis BBM, Krisis Politik Baru" di Satay House, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2005). Kondisi perminyakan di Indonesia saat ini tidak seperti 20 tahun yang lalu. Produksi minyak nasional saat ini rendah, dan kebutuhan minyak juga sangat tinggi. "Ini pula yang menyebabkan impor BBM tinggi," kata Kurtubi. Kurtubi menjelaskan, kebutuhan minyak nasional saat ini sebesar 1,4 - 1,5 juta barel per hari. Namun kemampuan produksi nasional turun dari 1,5 juta barel per hari menjadi hanya 1 juta barel per hari. "Kita harus mengimpor sisanya," katanya.Ada beberapa solusi konsepsional dalam kerangka UU Migas. Salah satu solusinya adalah pemerintah membeli BBM sesuai dengan harga yang layak setelah itu melakukan penataan harga. "Konsep Pertamina pun harus dikembalikan ke negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 33," tegasnya.Kurtubi meminta pemerintah menginformasikan secara jujur tentang kondisi perminyakan nasional yang sebenarnya. "Bagaimanapun harga BBM secara bertahap dan pasti, harus dinaikkan karena suplai BBM dalam negeri jauh berkurang," terang Kurtubi. Penilaian Kurtubi, hilangnya kontrol Pertamina terhadap kontrak production sharing (KPS) menyebabkan Pertamina mengalami kesulitan dana akibat hilangnya fee retensi dari KPS yang besarnya mencapai Rp 5-6 triliun per tahun. Menyikapi kelangkaan BBM, Kurtubi meminta, pemerintah melalui Pertamina harus memenuhi semua kebutuhan BBM masyarakat dan PLN untuk ketersediaan listrik. Ketua Umum Masyarakat Profesional Madani (MPM) Ismet Hasan Putro dalam kesempatan yang sama menyatakan, dengan asumsi harga minyak dunia US$ 60 per barel maka untuk menyelamatkan anggaran Pertamina, bensin harus dijual dengan harga Rp 3.000 per liter. "Sedangkan untuk selamatkan anggaran pemerintah maka harus dijual Rp 3.600 per liter," ujaa Ismet.."Tapi jika pemerintah benar-benar menaikkan harga hingga Rp 3.600 per liter, maka ini akan berimplikasi pada gejolak sosial," ujar Ismet. (mar/)