DPR Minta Pemerintah Naikkan Belanja Kementerian 15 Persen

DPR Minta Pemerintah Naikkan Belanja Kementerian 15 Persen

- detikFinance
Selasa, 21 Jun 2005 15:53 WIB
Jakarta - Panitia kerja (panja) B Panitia Anggaran DPR RI meminta pemerintah menaikkan pagu indikatif atau belanja untuk kementerian/lembaga minimal 15 persen untuk menjamin kelanjutan pendidikan gratis dan kesehatan gratis."Panja B tadi malam menegaskan kembali bahwa kita akan menaikkan pagu indikatif yang semula Rp 137,5 triliun dinaikkan minimal 15 persen," kata Ketua Panja B Panitia Anggaran Hafiz Zawawi di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2005).Hafiz menjelaskan, kenaikan itu dimaksudkan untuk melanjutkan program pendidikan gratis pada tahun 2006 serta pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit (RS) kelas III. Kenaikan pagu indkatif untuk kementerian atau lembaga pada tahun 2006 juga dimaksudkan utuk menghidupkan kembali program dokter inpres puskesmas, pengangkatan dokter PTT, Posyandu dan PKK. "Kita juga minta agar guru bantu yang jumlahnya sekitar 350 ribu orang di PNS-kan. Bagaimana caranya, terserah pemerintah," tandas Hafiz.Panja B juga menyepakati untuk menaikkan uang operasional TNI dari saat ini sebesar Rp 17.500. Namun berapa kenaikannya masih perlu dihitung lagi. Meski demikian, realisasi kenaikan pagu indikatif kementerian/lembaga pada tahun 2006 itu masih menunggu hasil pembahasan panja A, apakah kenaikan itu sanggup dipenuhi pemerintah. Subsidi PupukMengenai subsidi pupuk, panja B juga mengharapkan agar penyaluran subsidi pupuk yang rencananya Rp 1,8 triliun, tidak lagi disalurkan lewat BUMN, namun langsung ke petani. "Akibat masih lewat BUMN membuat harga pupuk di tangan petani naik. Padahal negara sudah mengeluarkan dana yang cukup banyak. Biarlah nanti pemerintah yang mengatur," tegas Hafiz.Panja B juga meminta pemerintah segera melakukan revitalisasi pertanian dan pembangunan pedesaan agar tercapai swasembada beras. Namun pemerintah menegaskan, untuk tahun 2006, program swasembada beras belum bisa dilaksanakan. "Tujuan kita ingin mengurangi penggunaan devisa untuk impor beras dan gula. Pemerintah harus bersungguh-sungguh, jangan hanya retorika saja," ujarnya. (qom/)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads