BPS Ajukan Dana Rp 348,6 M Untuk Sensus Penduduk Miskin

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan anggaran untuk sensus penduduk miskin Rp 348,6 miliar. Namun diperkirakan anggaran ini baru bisa cair pada awal September sehingga dipastikan penyelesaian sensus penduduk miskin akan molor."Kami masih mengajukan anggaran untuk sensus penduduk miskin Rp 348,6 miliar," kata Kepala BPS Choiril Maksum saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2005).Menanggapi pengajuan anggaran untuk sensus penduduk miskin itu, anggota Komisi XI DPR RI Hafiz Zawawi mengusulkan agar dana tersebut dipecah menjadi dua karena tidak mungkin seluruh anggaran bisa diserap pada tahun 2005. Hal itu disebabkan karena APBN-P baru akan disetujui pada awal Juli atau Agustus, sehingga dana tersebut baru bisa cair pada September atau awal Oktober. "Kalau anggaran Rp 348,6 miliar itu disetujui, sangat tidak mungkin bisa cair seluruhnya dalam waktu 4 bulan yakni September hingga Desember. Padahal pertanggungjawabannya pada 2005," urai Hafiz.Choiril mengatakan, bisa saja pihaknya memecah anggaran untuk sensus itu. Namun diyakini hasil sensus juga akan mundur dari jadwal yang telah ditetapkan. "Awalnya kami berpikir jika dana sensus cair pada Juli, maka keseluruhan sensus bisa diselesaikan akhir tahun," katanya. Choiril berpendapat, jika dana sensus sebesar Rp 348,6 miliar tersebut mesti dipecah, maka 70 persennya harus sudah dicairkan pada 2005 ini untuk kegiatan lapangan. Sedangkan sisanya sebesar 30 persen bisa diusulkan pada 2006 untuk biaya pengolahan dan penyajian data. (qom/)