Senin, 12 Feb 2018 15:50 WIB
Duterte Tembak Langsung Maling Ikan, Bagaimana dengan Susi?
Foto: Dok.
Jakarta - Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan Angkatan Laut Filipina untuk langsung menembak siapa saja yang mencuri kekayaan laut salah satu negara lumbung padi dunia tersebut.
Hal ini diapresiasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurutnya keberanian Duterte melakukan hal tersebut membuktikan bahwa pencurian ikan bukanlah hal biasa dan harus ditindak dengan cara yang tegas.
"Ya Duterte bagus, beliau seorang Presiden. Dia bisa memutuskan nanti negara membuat UU supaya mendukung beliau. Itu bagus. Sadar bahwa pencurian itu ternyata tidak hanya sekedar ikan saja. Pasti ada alasan lain. Kedaulatan, kejahatan kriminal lainnya, dan itu tidak main-main," kata Susi saat dijumpa di kantornya, Jakarta, Senin (12/2/2018).
Lantas, bagaimana nantinya dengan kebijakan pemerintah Indonesia atas kapal-kapal asing yang melaut di perairan Indonesia ke depan? Susi mengaku pemerintah juga akan tetap tegas melawan illegal fishing dan menindaknya sesuai dengan aturan hukum dan amanat Undang-undang yang ada.
"Kita tetap akan melaksanakan keputusan, ketentuan hukum. Kalau pengadilan bilang dimusnahkan, ya kita musnahkan. Caranya banyak, ada ditenggelamkan, ada dibocorin, ada diapain pun. Ya pokoknya musnahkan. Itu saja. Sesuai dengan keputusan hukum. Kita harus melaksanakan UU, tidak boleh tidak," tutur Susi.
Susi sendiri meyakini, masuknya kapal asing ke wilayah perairan suatu negara pasti akan membuka peluang kembali terjadinya kejahatan perikanan seperti dulu kala. Hal itu pula yang membuatnya untuk selalu mengejar pengakuan bahwa IUU (illegal, unregulated, unreported) fishing merupakan kejahatan lintas negara yang terencana.
"Kejahatan antar negara itu pasti kan organisasinya besar, tidak mungkin organisasinya kecil. Karena ABK nya juga dari beberapa negara. Ada pemalsuan dokumen. Mereka beroperasi melewati batas-batas negara. Apa mungkin itu bukan korporasi? Bukan sindikat? Kan tidak mungkin. Trans national organized crime pasti itu sindikat. Namanya juga trans national organized crime. Dilakukan di beberapa negara oleh beberapa kebangsaan dan melakukan bisnis besar yang sangat incorporated biasanya, terintegrasi. Namanya sindikat, bukan kayak nelayan-nelayan gitu," pungkasnya. (eds/ara)
Hal ini diapresiasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurutnya keberanian Duterte melakukan hal tersebut membuktikan bahwa pencurian ikan bukanlah hal biasa dan harus ditindak dengan cara yang tegas.
"Ya Duterte bagus, beliau seorang Presiden. Dia bisa memutuskan nanti negara membuat UU supaya mendukung beliau. Itu bagus. Sadar bahwa pencurian itu ternyata tidak hanya sekedar ikan saja. Pasti ada alasan lain. Kedaulatan, kejahatan kriminal lainnya, dan itu tidak main-main," kata Susi saat dijumpa di kantornya, Jakarta, Senin (12/2/2018).
Lantas, bagaimana nantinya dengan kebijakan pemerintah Indonesia atas kapal-kapal asing yang melaut di perairan Indonesia ke depan? Susi mengaku pemerintah juga akan tetap tegas melawan illegal fishing dan menindaknya sesuai dengan aturan hukum dan amanat Undang-undang yang ada.
"Kita tetap akan melaksanakan keputusan, ketentuan hukum. Kalau pengadilan bilang dimusnahkan, ya kita musnahkan. Caranya banyak, ada ditenggelamkan, ada dibocorin, ada diapain pun. Ya pokoknya musnahkan. Itu saja. Sesuai dengan keputusan hukum. Kita harus melaksanakan UU, tidak boleh tidak," tutur Susi.
Susi sendiri meyakini, masuknya kapal asing ke wilayah perairan suatu negara pasti akan membuka peluang kembali terjadinya kejahatan perikanan seperti dulu kala. Hal itu pula yang membuatnya untuk selalu mengejar pengakuan bahwa IUU (illegal, unregulated, unreported) fishing merupakan kejahatan lintas negara yang terencana.
"Kejahatan antar negara itu pasti kan organisasinya besar, tidak mungkin organisasinya kecil. Karena ABK nya juga dari beberapa negara. Ada pemalsuan dokumen. Mereka beroperasi melewati batas-batas negara. Apa mungkin itu bukan korporasi? Bukan sindikat? Kan tidak mungkin. Trans national organized crime pasti itu sindikat. Namanya juga trans national organized crime. Dilakukan di beberapa negara oleh beberapa kebangsaan dan melakukan bisnis besar yang sangat incorporated biasanya, terintegrasi. Namanya sindikat, bukan kayak nelayan-nelayan gitu," pungkasnya. (eds/ara)
