Follow detikFinance
Senin, 12 Feb 2018 16:38 WIB

Susi Kantongi PNBP Rp 4 Miliar dari Peralihan 229 Kapal Cantrang

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Foto: Dok. Foto: Dok.
Jakarta - Tim Khusus Peralihan Cantrang telah mendata 340 kapal cantrang yang ada di Tegal dalam rangka melakukan penanganan peralihan alat tangkap cantrang. Dari hasil verifikasi, tercatat bahwa 229 di antaranya telah melakukan komitmen beralih alat tangkap sedangkan sisanya belum menyanggupi penggantian alat tangkap sehingga dinyatakan belum dapat diproses untuk kembali melaut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dari komitmen pemilik kapal cantrang tersebut, KKP telah berhasil mengumpulkan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) sebesar Rp 4,02 miliar. Hal tersebut didapat lantaran pemilik kapal harus melakukan pembayaran PNBP, membeli VMS, dan meminta Nakhoda untuk membuat Surat Pernyataan Melaut (SPM) agar dapat diterbitkan Surat Keterangan Melaut (SKM) sebagai tanda kapal dapat beroperasi kembali.

"Mereka selama ini bersembunyi di ukuran 30 GT. Selain dari mereka tidak bayar PNBP, mereka juga mendapat solar subsidi yang seharusnya hanya kapal di bawah 30 GT yang boleh pakai solar subsidi," katanya dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (12/2/2018).


Seperti diketahui, pemilik kapal cantrang dapat kembali melaut jika telah memberikan komitmen kepada KKP untuk beralih alat tangkap. Ada sejumlah tahapan dalam peralihan alat tangkap tersebut.

Pemilik kapal diwajibkan untuk membawa dokumen asli dan fotokopi dari sejumlah dokumen persyaratan untuk didata dan dibawa ke gerai peralihan alat tangkap yang telah dibuka KKP di daerah.

Setelah melalui proses pendataan dan wawancara, pemilik kapal akan diminta menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk beralih alat tangkap dan memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya seperti VMS dan pembayaran PNBP.


Walaupun tidak disebutkan batas waktu alih alat tangkap, namun Tim Khusus akan meyakinkan pemilik kapal cantrang bahwa kedua belah pihak pemilik kapal dan Pemda/KKP harus mencari jalan keluar mengatasi faktor penyebab kesulitan untuk berpindah alat tangkap.

Dengan demikian diharapkan tahun 2018 ini semua sudah berpindah alat tangkap yang dapat memberikan kesejahteraan pada pemilik kapal, tidak hanya kapal eks cantrang tetapi juga kapal-kapal non cantrang.

"Setelah seluruh proses dan memenuhi dokumen dan tahap yang disyaratkan, pemilik kapal dapat mengajukan Surat Keterangan Melaut (SKM) dan dapat segera berlayar," ungkap Susi.

Surat Keterangan Melaut yang didapat akan menjadi surat resmi dari KKP, yang ditandatangani oleh syahbandar perikanan dan pengawas perikanan.


Agar para pemilik kapal cantrang dapat kembali melaut dengan tenang, Susi mengaku telah meminta bantuan Kapolri, KASAL, hingga Kepala Bakamla yang membawahi anggota-angggota yang memiliki kewenangan menangkap, menghentikan, memeriksa, dan menahan untuk tidak melakukan penangkapan terhadap kapal cantrang yang sudah memiliki SKM tersebut.

Dengan demikian, selama kapal tersebut menangkap ikan di jalur yang sudah ditetapkan, yakni jalur 2 WPP 712, 4 sampai 12 mil maka tidak akan dilakukan penangkapan.

Pembatasan wilayah operasi kapal cantrang di Jalur 2 WPP 712, 4 sampai 12 mil dimaksudkan untuk menghindari potensi konflik horizontal antara kapal cantrang dan kapal non cantrang.

"Apabila ada kapal yang masih menangkap di luar wilayah tersebut, maka hukum harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum dari Polair, TNI AL, dan juga Bakamla," pungkasnya. (eds/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed