.webp)
Darmin mengatakan pada dasarnya pihaknya belum bisa menyebutkan jumlah PSN yang mesti dievaluasi. Ia pun menegaskan keputusan tersebut harus ada kriteria terlebih dahulu.
"Jumlahnya saya belum bisa bilang. Intinya adalah kita harus buat kriterianya dulu yang seperti apa yang harus di-drop," katanya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, ia menyebutkan proyek yang akan dievaluasi adalah PSN yang hingga 2019 tidak menunjukkan progres.
"Saat ini proyek strategis yang kita punya itu 245 kira-kira yang akan dipertimbangkan lho bukan yang untuk di-drop. Pertimbangan di-drop itu adalah proyek yang pembangunan fisik nggak akan mulai sampai tahun 2019. Jadi kita harus liat betul, mana proyek yang nggak akan ada pembangunan fisik bahkan sampai 2019," jelasnya.
Ia juga menjelaskan proyek yang sudah disepakati kontraknya dengan pihak swasta tidak dapat dievaluasi. Jadi, yang bisa dievaluasi hanya proyek milik pemerintah.
"Ada beberapa proyek dan beberapa bidang, bisa juga infrastruktur yang lain itu dia sudah teken kontrak dengan swasta jadi tidak bisa kita drop begitu saja. Yang saya maksud dengan belum ada pembangunan hingga 2019 bisa di-drop itu yang pemerintah dan kalau yang dengan swasta dan kalau telah tanda tangan kontrak sudah jalan itu tidak akan didrop. Itu kan repot, bisa dia tuntut kita," tutupnya. (ara/ara)
