Saran KEIN untuk Ciptakan Ekonomi yang Berkeadilan

Jakarta - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) bakal menyiapkan kajian baru mengenai sistem ekonomi berlandaskan Pancasila, atau ekonomi yang ideal bagi masyarakat Indonesia yang berkeadilan.

Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan dalam menyusun kajian tersebut pihaknya bakal melihat berbagai aspek yang diperlukan, salah satunya soal lapangan kerja. Dia ingin agar suatu kebijakan di sektor ekonomi yang dibuat, bisa langsung berdampak dalam meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Karena memang dilema yang dihadapi sekarang ini adalah keinginan presiden untuk tumbuh tinggi di atas 7%. Pada saat ini, di tengah situasi global juga yang lagi survival menjadi tantangan. Jangan-jangan persoalan ketimpangan ekonomi juga jadi satu faktor yang berpengaruh terhadap mandeknya upaya-upaya untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Arif di kantornya, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Menurutnya, persoalan ketimpangan itu harus cepat diselesaikan. Oleh sebab itu, diperlukan penciptaan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat agar terjadi pemerataan.

"Sehingga kemiskinan bisa turun. Layak itu bukan hanya dari sisi upah, tapi bagaimana dari upahnya itu dia bisa menghidupi keluarganya, dan seterusnya," kata Arif.

Untuk bisa mencapai itu, kata Arif, pemerintah dalam membuat suatu kebijakan harus memberi suatu kepastian, kemudahan, serta keberlanjutan untuk sektor dunia usaha. Semua itu dinilai penting untuk dilakukan agar bisa menarik minat pengusaha dalam berinvestasi.

"Dunia usaha yang mana? paling utama adalah termasuk dunia usaha di dalam negeri dulu, yang kedua paket-paket kebijakan ekonomi itu untuk meningkatkan ekspor dan meningkatkan investasi tapi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan," ujar dia.

Arif menilai jumlah lapangan ideal yang bisa tercipta setiap tahunnya sebanyak 500 ribu. Saat ini, pemerintah baru bisa mendorong penciptaan lapangan pekerjaan sebanyak 200-300 ribu.

"Ekonomi kita pernah tumbuh 5,6,7% tapi dengan serapan elastisitas tenaga kerja yang satu perdana pertumbuhan ekonomi di tahun 2000 dan itu pernah mencapai 400 sampai 500 ribu tenaga kerja baru yang tercipta. Tapi sekarang hanya 200 sampai 300 ribu, nah bagaimana kemudian (mendorong) agar paket-paket kebijakan ekonomi itu diarahkan ke sana, jadi lebih sistemik," kata dia. (zlf/zlf)