Fit and Proper Test Direksi BUMN Harus Dilakukan Konsultan Independen

Jakarta - BUMN Watch meminta agar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon direksi dan komisaris BUMN dilakukan oleh konsultan independen. Agar proses pemilihan orang-orang yang duduk di kursi empuk di perusahaan plat merah itu berjalan transparan. Pemerintah juga harus mengutamakan orang dalam BUMN itu."Jangan sampai yang di-fit and proper test orang dalam, tetapi yang jadi direksi dan komisaris orang luar. Apa dasarnya," katanya Ketua Umum BUMN Watch Naldy Nazar Haroen kepada wartawan di sela-sela acara seminar sehari 'Transparansi rekrutmen Direksi dan Komisaris BUMN' di Hotel Four Seasons, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2005). Menurutnya, orang dalam lebih diutamakan karena memiliki jenjang karier yang jelas. Sebaiknya juga saat akan ditunjuk sebagai direksi, orang yang bersangkutan masih aktif menjabat.Dia mengindikasikan, pada saat fit and proper test berjalan, banyak terjadi kasus KKN dan koncoisme. "Untuk masuk fit dan proper test saja banyak yang mau bayar. Sekarang orang yang berkompeten tapi tidak punya channel, dukungan, relasi, atau tidak bisa bayar, dia tidak bisa masuk," katanya.Naldy juga memprotes pemilihan direksi di tiga BUMN, khususnya Bank Mandiri, Jamsostek, dan Garuda yang dinilainya belum memenuhi syarat. Dia mencontohkan penunjukan staf ahli Menneg BUMN Aries Mufti sebagai komisaris di Garuda. "Dia tidak pernah terjun di industri penerbangan. Ini menjadi kontroversi, sebab koncoisme sudah mulai," tukasnya.Menanggapi hal itu, Sekretaris Menneg BUMN Richard Clappot menyatakan, penunjukan Aries Mufti sudah sesuai prosedur. Penunjukan komisaris suatu perusahaan harus mengerti bisnis perusahaannya secara general. "Aries kan punya kemampuan di bidang finance. Dia juga punya ide yang cemerlang. Kita perlu yang demikian, karena masalah Garuda itu masalah yang extraordinary," katanya.Saat ini, lanjut Richard, ada sekitar 800 orang yang melamar menjadi direksi dan komisaris di BUMN. (mar/)