Ekonom: Penciptaan Lapangan Kerja Belum Maksimal

Jakarta - Pemerintah perlu mendorong dan memperluas penciptaan lapangan kerja baru. Pasalnya, lapangan kerja menjadi salah satu kunci utama dalam mengentaskan ketimpangan dan kemiskinan.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Drajad H Wibowo mencatat dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ini penciptaan lapangan pekerjaan masih belum maksimal. Dirinya mencatat, pada 2015 hingga 2017 rata-rata penciptaan lapangan kerja baru hanya berkisar 426 ribu.

"Pada tiga tahun awal pemerintahan Jokowi-JK, 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menambah jumlah penduduk bekerja sebesar 426.297 penduduk," kata Drajad di kantor INDEF, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Bila dirinci, pada 2015 lalu lapangan kerja baru yang tercipta sebanyak 294.085. Kemudian pada 2016 tercipta sebanyak 338.312 lapangan kerja baru. Dan pada tahun 2017 menlonjak hingga 641.183 lapangan kerja baru.

Kendati begitu, angka itu masih jauh lebih rendah dengan rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja di tiga tahun awal pemerintahan Jokowi-JK. Rata-rata tambahan penduduk bekerja di masa pemerintahan Jokowi-JK adalah 2,13 juta penduduk per tahun.

"Kalau kita lihat dalam era Jokowi-JK itu tercipta rata-rata selama tiga tahun sekitar 2,1 juta tambahan penduduk bekerja, itu rata-rata dalam tiga tahun dari 2015-2017," kata Drajad.

Idealnya, kata Drajad, rasio penciptaan lapangan pekerjaan dalam 1% pertumbuhan ekonomi ialah sebanyak 450 ribu penduduk kerja baru.

"Jadi berdasarkan itu kesimpulannya secara nasional adalah kinerja penciptaan lapangan kerja di era Jokowi-JK masih belum maksimal," kata Drajad.

Untuk itu, Drajad mengatakan, pihaknya memberi sejumlah masukan pada pemerintahan Jokowi-JK untuk bisa meningkatkan serta memperluas penciptaan lapangan pekerjaan yang baru agar lebih optimal.

"INDEF sarankan pemerintah Jokowi-JK lebih fokus untuk penciptaan lapangan kerja. Agar sektor ekonomi produktivitasnya naik. Kedua jangan buat aturan yang merusak penyerapan tenaga kerja. Ini solusi yang ditawarkan INDEF," tuturnya. (hns/hns)