Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 20 Feb 2018 12:45 WIB

Darmin Pimpin Rapat soal Perhutanan, Ini Hasilnya

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Eduardo Simorangkir Foto: Eduardo Simorangkir
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution rapat koordinasi tentang program perhutanan sosial. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup, Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil.

Rapat diagendakan pada pukul 09.00 WIB dan selesai pada pukul 10.38 WIB. Selama 1,5 jam itu, rapat mengevaluasi progres implementasi program perhutanan sosial.

"Tadi evaluasi progres implementasi di lapangan hasil perhutanan sosial yang 22 kelompok yang lalu sudah diserahkan bapak presiden ada yang sudah akan panen, ada yang ternyata di lapangan misalnya arealnya masih belum pas, ada yang perkreditannya model dukungan finansial seperti apa, ada yang sudah kerja sama dengan kacang garuda misalnya yang di Pati," kata Siti Nurbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/2/2018).

Siti mengatakan, rakor perhutanan sosial juga mengevaluasi tentang rencana pemerintah yang akan melakukan penyerahan program perhutanan sosial ke beberapa lokasi yang berada di Jawa dan luar Jawa.

Dia menceritakan untuk Pulau Jawa akan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Indramayu dengan lahan yang dimanfaatkan seluas 3.626 hektar (ha) untuk empat kabupaten dan lima kelompok. Di Jawa Tengah terdapat 1.836 ha lahan, dan Jawa Timur terdapat 3.635 ha.

"Nanti hasil dari rakor ini akan kami laporkan kepada bapak presiden, yang di luar Jawa, yang sudah siap untuk diserahkan ada 12 provinsi, luasnya 413.705 ha," jelas dia.

Selain itu, Siti mengatakan, akan dilaporkan juga terkait dengan hutan adat hasil dari pemetaan partisipatif oleh Badan Registrasi Wilayah Adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (BRWA AMAN) dan juga para aktivis yang terlibat.

"Yang mereka usulkan itu 2,3 sampai 2,6 ha untuk hutan adat, yang sudah diteliti KLHK sudah dibahas juga bersama pemda itu 101.000 ha kelihatannya sudah bisa ditetapkan. Selebihnya sudah dianalisis juga, kira-kira 1,3 juta ha rata-rata ada indikasinya berada di dalam HPH atau HTI," kata dia.

"Nah itu oleh KLHK sedang dikomunikasikan kepada dunia usaha. Tapi, memang dalam usaha seperti ini swasta harus terlibat juga. Dia kan harus membina masyarakat juga jadi kan konsepnya kalau kita itu tidak akan mengganggu swasta tetap harus maju tapi masyarakat harus maju juga," tambah dia.

Lebih lanjut Siti mengungkapkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat yang memanfaatkan program perhutanan sosial berjalan lancar. Rencana peluncuran penyaluran tahap dua akan dilakukan pada Maret 2018, untuk lokasi mulai dari Tuban, Malang, Blora, dan Bandung.


Sampai saat ini pemanfaatan perhutanan sosial sudah di atas lahan 1,4 juta hektar yang tersebar, sehingga sampai akhir 2018 akan ada 2 juta ha lahan yang termanfaatkan untuk program ini.

"Dua juta sih 2018 harusnya dapet. Mobilisasi personel untuk verifikasi karena kuncinya di sana," tutup dia. (zlf/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com