Pemerintah-Pertamina Agar Tak Saling Tuding Soal Krisis BBM

Jakarta - Pemerintah dan Pertamina diminta tidak saling menyalahkan terkait krisis BBM yang melanda Indonesia akhir-akhir ini."Kita harus realistis melihat harga minyak US$ 60 per barel sangat memberatkan APBN-P," kata anggota Komisi VII DPR RI Dito Ganindito dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (23/6/2005).Pertamina awal pekan ini mengungkapkan, Indonesia tengah dilanda krisis BB dan stok hanya cukup untuk 17,5 hari. Pertamina menuding krisis BBM itu timbul karena telatnya kucuran dana subsidi BBM dari Pertamina.Sementara Menkeu Jusuf Anwar justru menuding kelangkaan BBM itu terjadi karena kesalahan manajemen Pertamina. Dito menyarankan solusi krisis BBM adalah dengan mempercepat berakhirnya public service obligation (PSO) Pertamina yang akan habis November nanti. Hal itu untuk memberi kesempatan pemain lain masuk. Dengan mempercepat PSO, lanjut Dito, beban Pertamina memenuhi konsumsi minyak seluruh Indonesia akan berkurang. Ia juga menyarankan pemain lain sebaiknya masuk ke pasar premium, karena BBM yang paling kritis adalah jenis premium. Di daerah, harga premium mencapai Rp 4.000/liter, yang merupakan harga pasar, namun masyarakat tetap membeli. Padahal saat ini harga yang ditetapkan Rp 2.400. "Jadi ini peluang bagi pemain lain," ujar Dito.Menurutnya, PP dan Keputusan Menteri ESDM yang dikeluarkan pada masa pemerintahan mengenai penggunaan maksimal energi di industri perlu dijalankan kembali. Kedua aturan itu tidak bisa efektif pada masa itu karena harga BBM yang masih murah. "Sekarang harus ada manajer yang mengaudit energi yang digunakan industri sebagai konservasi penggunaan BBM sehingga terlihat terjadi kelebihan penggunaan atau tidak," tambahnya.Selain itu peralatan tua yang digunakan industri harus di-up grade agar tidak terjadi pemborosan BBM. Dito menambahkan, penghematan BBM hingga 10 persen, sama saja menghasilkan 100 ribu barel minyak. (qom/)