Follow detikFinance
Kamis, 22 Feb 2018 08:02 WIB

Sah, Ditjen Pajak Bisa Intip Langsung Transaksi BUMN

Hendra Kusuma - detikFinance
Halaman 1 dari 5
Foto: Ari Saputra Foto: Ari Saputra
Jakarta - Bertempat di Aula Mezzanine Gedung Djuanda ll Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani lndrawati dan Menteri BUMN Rini Soemarno meresmikan integrasi data perpajakan antara Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan PT Pertamina (Persero).

Dengan integrasi data perpajakan Pertamina secara sukarela memberikan akses kepada DJP, dalam hal ini Kanwil DJP Wajib Pajak Besar terhadap data dalam sistem informasi perusahaan termasuk data pembelian dan penjualan, pembayaran gaji, dan transaksi dengan pihak ketiga lainnya serta otomasi pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui fasilitas elektronik seperti e-faktur (faktur pajak), e-bupotput (bukti potong/pungut), e-billing (pembayaran), dan efiling (pelaporan SPT).

Sebagai bagian dari pelaksanaan program integrasi data, dalam kesempatan hari ini Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam rangka Pengembangan Aplikasi Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Melalui Program Joint Development. Pengembangan aplikasi e-Bupot yang akan dilakukan mencakup e-Bupot host-to-host dan eBupot web-based untuk PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta selain Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Pengintegrasian ini nantinya Ditjen Pajak mendapatkan data tentang transaksi yang dilakukan Pertamina dengan pihak ketiga juga akan digunakan untuk membantu para lawan transaksi dimaksud untuk menjalankan kewajiban perpajakan mereka, termasuk sebagai data untuk pengisian laporan SPT secara otomatis (pm-populated).

Keterbukaan sukarela wajib pajak ini menandai dimulainya era baru kepatuhan pajak berbasis kerja sama antara otoritas dan pembayar pajak (cooperative compliance). Dalam pendekatan cooperative compliance, kepatuhan pajak ditempatkan dalam perspektif yang holistik dan end-to-end yakni dimulai dari titik awal terjadinya transaksi hingga titik akhir yaitu pajak dibayar secara benar dan tepat waktu.

Dengan demikian fokus DJP tidak lagi hanya pada menguji kepatuhan setelah pelaporan SPT tapi membantu memastikan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar sejak awal (right from the start).

Simak selengkapnya di sini: (ang/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed