Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 22 Feb 2018 20:17 WIB

KEIN: Jokowi Jalankan Program Berbasis Keadilan

Niken Widya Yunita - detikFinance
Foto: Ari Saputra Foto: Ari Saputra
Jakarta - Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimantan menilai program kesejahteraan rakyat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) mampu menciptakan keadilan ekonomi yang sesuai dengan tujuan pendiri bangsa. Dia mengharapkan program tersebut dilanjutkan dan terus dikawal agar sesuai harapan.

Dia menguraikan, program keadilan ekonomi yang telah dijalankan tersebut memiliki dua orientasi, yakni baik terhadap akses dan juga aset di seluruh aspek kehidupan. Di antara program tersebut, misalnya Jaminan Kesehatan Nasional.

Menurut data Kementerian Kesehatan, jumlah kepesertaan telah mencapai 182 juta jiwa per 2017. Program tersebut memberikan akses kesehatan terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Begitu juga dengan Program Indonesia Pintar (PIP) yang berupaya mencegah anak usia sekolah dari ancaman putus pendidikan formal. PIP memberikan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah.

"Pelayanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau oleh siapa pun. Begitu pun dengan pendidikan yang merupakan modal utama bagi pembangunan negara," ucap Arif, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/2/2018).

Arif mengatakan itu saat menjadi pembicara pada sarasehan Pergerakan Indonesia Maju yang bertajuk 'Sistem Ekonomi Berkeadilan: Mengurai Kesenjangan' di Jakarta, hari ini.

Pemerintah juga fokus terhadap terciptanya keadilan sosial di wilayah Timur Indonesia, baik di pedalaman atau di wilayah perbatasan Indonesia. Misalnya, dengan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan akses jalan baik bagi manusia dan barang.

Pembangunan jalan nasional seperti di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera juga direalisasikan. Pemerintah juga terus mendorong pembangunan pos lintas batas negara di batas-batas terluar wilayah Indonesia. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 107.958 km dan irigasi sebanyak 25.905 hektare melalui program Dana Desa.

Perwujudan keadilan ekonomi yang paling nyata di wilayah Timur Indonesia ialah dengan kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan tersebut berdampak terhadap distribusi dan logistik semakin murah, begitu juga transportasi warga.

Selain keadilan terhadap akses, pemerintah juga menjunjung keadilan terhadap aset melalui program Reforma Agraria. Program tersebut mendistribusikan 9 juta hektare tanah sebagai objek reforma agraria dan skema perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare kepada rakyat.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, 5 juta sertifikat tanah telah diterbitkan pada 2017.

"Ini merupakan bukti bahwa komitmen Presiden Jokowi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa memihak," kata Arif.

Beragam kebijakan yang telah dijalankan tersebut mulai menunjukkan hasil. Hal itu tercermin, antara lain melalui penurunan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2017 berada di posisi 10,12% atau berjumah 26,58 juta jiwa. Jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2014 yakni 10,94 persen atau 27,73 juta jiwa.

Dengan demikian, ada penurunan sebanyak 1,15 juta jiwa. Penurunan kemiskinan itu juga dibarengi dengan melandainya tingkat ketimpangan, yang ditandai dengan turunnya indeks gini rasio dari 0,406 pada Maret 2014 menjadi 0,391 pada September 2017.

"Usaha untuk melepaskan rakyat dari kemiskinan menunjukan hasil yang positif. Penurunan kesenjangan pendapatan pun mendekatkan pada kehidupan yang berkeadilan," tuturnya.

Kemudian penurunan tingkat pengangguran hingga tersisa 5,5% pada Agustus 2017. Berdasarkan data BPS, angka tersebut merupakan angka terendah sejak 1999. Pemerintah pun berhasil menekan inflasi umum dan bahan makanan.

BPS mencatat inflasi umum dan inflasi bahan makanan sepanjang 2017, masing-masing sebesar 3,61% dan 1,26%.

"Ini keberhasilan yang patut diapresiasi, mengingat menekan inflasi, menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan merupakan hal yang saling berkorelasi," tegas Arif.

Keberhasilan itu, sambungnya, merupakan buah manis dari Jokowi yang selalu menekankan keadilan ekonomi pada tiap program kerjanya untuk mencapai tujuan utama dari pendiri bangsa, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

"Apa yang telah dilakukan dalam masa kepemimpinan Jokowi dan JK menjadi bukti bahwa keadilan ekonomi menjadi tujuan utama pemerintah. Kami harap itu akan terus berlangsung hingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat," ujarnya. (nwy/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed