Pejabat Kejaksaan Hingga BPK Kumpul Bahas Pengadaan Barang dan Jasa

Jakarta - Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan sebagai pengelola sistem pengadaan di Kemenkeu menginisiasi penyelenggaraan workshop pengadaan nasional dengan tema "Mewujudkan Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Melalui Pengadaan yang Modern, Efisien dan Akuntable".

Pelaksanaan workshop LPSE bertujuan untuk memberikan penguatan aspek pelaksanaan pengadaan agar para insan pengadaan lebih nyaman dan percaya diri dalam melaksanakan tugas tanpa takut adanya ancaman kriminalisasi.

"Total APBN 2018 ini akan membelanjakan barang jasa dan modal mencapai lebih dari Rp 750 triliun. Di sini lah pentingnya Bagaimana peranan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah menjadi penting untuk dilakukan secara baik," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka workshop tersebut di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Acara dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, dan Direktur Millenium Challenge Account Indonesia.

Hadir pula Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian TI, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha.

Sri Mulyani mengatakan, serapan anggaran belanja pemerintah di tahun 2017 sudah lebih baik yakni sebesar 96,9% dari sebelumnya 85,3% di 2016.

Tahun ini, kata dia, fokus pemerintah tak hanya meningkatkan serapan anggaran, tetapi juga meningkatkan kualitas serapan anggaran. Artinya, anggaran yang terserap harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Sekarang fokus kita pada hari ini melakukan workshop adalah pada kualitas dari pengadaan barang dan jasa itu. Apakah itu dari sisi kecepatan, akuntabilitas, efisiensi dan tentu saja pada akhirnya efektifitas dari belanja pemerintah," tegas dia. (dna/dna)