Begini Pelatihan Wirausaha untuk Mantan Napi Teroris

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan siap memfasilitasi atau memberikan kontribusi bagi para narapidana teroris (napiter) dan korban teroris (penyintas). Mereka ditawari pelatihan wirausaha produktif dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK).

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan hal tersebut dalam silaturahim 'Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (satukan NKRI)' yang mempertemukan 124 mantan narapidana teroris dengan penyintas di Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Hanif mengatakan secara prinsip ada dua program yang bisa dikontribusikan kepada para napiter dan penyintas. Pertama, membantu melengkapi napiter dan penyintas dengan seperangkat keterampilan agar bisa berwirausaha produktif.

"Kita bisa siapkan seperangkat bantuan untuk mengembangkan wirausaha produktif mulai dari pelatihan, permodalannya hingga pembinaannya. Misalnya mereka bisa ikut pelatihan berbasis Teknologi Informasi (TI), teknik, fesyen (menjahit, desain) sehingga bisa langsung mandiri," kata Hanif.

Kedua adalah program pelatihan kerja atau pelatihan vokasi yang dilaksanakan di balai latihan kerja . Ada 301 Balai Latihan Kerja (BLK) yang menyediakan banyak pelatihan vokasi dengan berbagai jurusan keahlian.

"Siapapun bisa ikut pelatihan, termasuk napiter dan penyintas teroris yang menderita kecacatan (disabilitas), inklusivitas pelatihan kerja sudah diterapkan di lingkungan Kemnaker, " ujar Hanif.

Hanif menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian BUMN terkait penyandang disabilitas. Kalau ada korban mengalami kecacatan, agar rekruitmen juga bisa terbuka terhadap penyandang disabilitas terutama di lingkungan perusahaan BUMN.

Sementara di perusahaan swasta sudah ada aturan setidaknya, perusahaan swasta bisa menyerap minimal 1 persen dari total pegawainya dari kalangan pekerja disabel. "Ini peluang yang bisa dimanfaatkan ke depan," katanya.

"Kami sediakan informasinya atau sebaliknya penyandang disabilitas dengan keahlian tertentu membutuhkan pekerjaan/perusahaan, kami punya plaform yang bisa membantu memfasilitasi, " katanya.

Terkait pemenuhan hak napiter dan penyintas penyandang disabilitas, Hanif menjelaskan pihaknya juga meiliki promosi sosialisasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dengan melibatkan perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

"Kami juga ada jejaring bisnis disabilitas Indonesia bekerjasama dengan ILO dan sejumlah perusahaan yang memberikan akses pasar kerja kepada para penyandang disabilitas," kata Hanif.

Ditegaskan Hanif, beberapa industri yang diminati kalangan difabel selama ini adalah perhotelan, industri, dan garmen maupun perbankan banyak yang berpartisipasi. Dari sisi dunia usaha, juga sudah banyak yang melakukan rekrutmen dan penyerapan bagi para penyandang disabilitas

"Kemnaker juga punya menu khusus untuk mempermudah informasi lowongan kerja bagi penyandang disabilitas dan tidak. Semua bisa diakses melalui website kami www.kemnaker.go.id, " katanya.

Selain Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius, turut hadir Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Menteri Sosial ldrus Marhan, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menristek Dikti M Nasir Muhajir Effendi, dan Menteri Koperasi Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, serta Ketua Forum Pemred Suryopratomo. (nwy/ang)