Follow detikFinance
Senin, 05 Mar 2018 12:58 WIB

Ditjen Pajak 'Bersih-bersih' Korupsi, Begini Caranya

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Hendra Kusuma/detikFinance Foto: Hendra Kusuma/detikFinance
Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan 'bersih-bersih' terkait korupsi. Salah satunya dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Selatan I dengan mencanangkan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi.

Acara itu dihadiri oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I, seluruh pejabat eselon III dan eselon IV Kanwil DJP Jakarta Selatan I dan wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan I.

Seluruh pajabat itu menyatakan komitmen bersih dari korupsi lewat sebuah deklarasi.


"Kita menerapkan zona integritas yaitu bebas korupsi, harapannya kita ingin pemerintahan kita bersih, berwibawa, khususnya di pajak lebih baik, kita ingin menjadi yang terbaik," kata Kepala Kanwil KPP Madya Jakarta Selatan I Sakli Anggoro di Jakarta, Senin (5/3/2018).

Menurut Sakli, dicanangkannya zona integritas menuju wilayah bebas korupsi juga menjadi momentum bagi pegawai dan atasannya untuk saling mengingatkan mengenai tindakan korupsi. Jika terbukti korupsi bisa dilaporkan.

"Supaya saling menjaga, istilahanya whistleblower system, jadi kalau ada yang ketahuan nanti bisa dilaporkan," ujar Sakli.


Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pajak yang meliputi unit eselon II Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, dan unit pelaksana teknis wajib mewujudkan zona integritas, wilayah bebas korupsi, demi terciptanya institusi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sebagai informasi zona integritas (ZI) merupakan sebutan atas predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kerja.

(hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed