Selasa, 13 Mar 2018 15:45 WIB
Ini Cara Kemnaker Respons Gagasan Jokowi Soal Prioritas SDM
Foto: Rapat Koordinasi (Rakor) Pelatihan Kerja Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 di Kendari (Dok. Kemnaker)
Jakarta - Pemerintah akan mengalihkan prioritas pembangunan nasional dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada 2019. Pasalnya, sumber daya ekonomi zaman now tidak lagi berasal dari sumber daya alam tapi manusia yang berpengetahuan, kompeten, dan terampil.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Bambang Satrio Lelono.
"Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan mulai 2019 pemerintah memprioritaskan pembangunan SDM. Sumber daya ekonomi saat ini adalah manusia yang berpengetahuan, manusia yang kompeten, dan berketerampilan, bukan lagi sumber daya alam," kata Bambang, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/3/2018).
Bambang mengatakan itu saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pelatihan Kerja Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (12/3/2018).
Rakor bertema 'Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Penguatan Akses Informasi Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tenggara' ini diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari. Acara yang berlangsung pada 12-13 Maret ini diikuti 80 peserta dengan 13 peserta di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hadir pula Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulta Saemu Alwi, Kepala BLK Kendari Andi Asriani Koke, dan Direktur Bina Produktivitas Kemanker Muhammad Zuhri.
Bambang melanjutkan, untuk merespons gagasan Jokowi tersebut, Ditjen Binalattas telah menetapkan program, kebijakan, dan strategi yang diharapkan mampu untuk mewujudkan SDM kompeten melalui pelatihan vokasi.
Menurut Bambang, strategi yang ditempuh untuk menghasilkan SDM kompeten antara lain percepatan penerapan standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), peningkatan kapasitas kelembagaan dan sarana pelatihan kerja, peningkatan kompetensi instruktur tenaga pelatihan pemerintah dan swasta, pengembangan program pemagangan dalam dan luar negeri. Selain itu percepatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pelaksanaan pelatihan di BLK, Lemdiklat dan lembaga pelatihan kerja swasta, serta pengembangan dan peningkatan produktivitas.
Bambang menambahkan, tersedianya SDM yang kompeten merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan nasional saat ini.
"Melalui balai-balai latihan kerja yang ada, Ditjen Binalattas berkomitmen dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut melalui pelatihan kerja yang terencana agar peningkatan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap kerja (attitude) dapat dilakukan," ungkap Bambang.
Sementara itu, Asriani menjelaskan, tujuan diselenggarakannya rakor pelatihan kerja ini adalah untuk menyamakan persepsi antara pemangku kepentingan yang membidangi ketenagakerjaan di Sultra.
"Menyamakan visi dan misi dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil dan kompeten melalui pelatihan berbasis kompetensi sekaligus untuk memperoleh data dan informasi ketenagakerjaan di kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sultra. Karena itu kita bisa menyusun kebijakan sesuai kebutuhan daerah," tutur Asriani.
Sedangkan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sultra Saemu mengatakan, di Sultra ada empat instasi yang menangani ketenagakerjaan. Saemu meminta kepada empat instansi tersebut untuk bekerja sama.
"Di Sultra ada empat institusi yang menangani ketenagakerjaan. Pertama Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja, kedua BLK Kendari, ketiga Badan Pembangunan Daerah, dan keempat BNP2TKI. Kita sama sama bertanggung jawab terhadap ketenagakerjaan di Sultra. Mari kita berkoordinasi dan berkolaborasi sehingga bisa mendukung kebijakan pengembangan SDM," ujar Saemu.
(nwy/ang)
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Bambang Satrio Lelono.
"Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan mulai 2019 pemerintah memprioritaskan pembangunan SDM. Sumber daya ekonomi saat ini adalah manusia yang berpengetahuan, manusia yang kompeten, dan berketerampilan, bukan lagi sumber daya alam," kata Bambang, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/3/2018).
Rakor bertema 'Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Penguatan Akses Informasi Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tenggara' ini diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari. Acara yang berlangsung pada 12-13 Maret ini diikuti 80 peserta dengan 13 peserta di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hadir pula Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulta Saemu Alwi, Kepala BLK Kendari Andi Asriani Koke, dan Direktur Bina Produktivitas Kemanker Muhammad Zuhri.
Bambang melanjutkan, untuk merespons gagasan Jokowi tersebut, Ditjen Binalattas telah menetapkan program, kebijakan, dan strategi yang diharapkan mampu untuk mewujudkan SDM kompeten melalui pelatihan vokasi.
Menurut Bambang, strategi yang ditempuh untuk menghasilkan SDM kompeten antara lain percepatan penerapan standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), peningkatan kapasitas kelembagaan dan sarana pelatihan kerja, peningkatan kompetensi instruktur tenaga pelatihan pemerintah dan swasta, pengembangan program pemagangan dalam dan luar negeri. Selain itu percepatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pelaksanaan pelatihan di BLK, Lemdiklat dan lembaga pelatihan kerja swasta, serta pengembangan dan peningkatan produktivitas.
Bambang menambahkan, tersedianya SDM yang kompeten merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan nasional saat ini.
"Melalui balai-balai latihan kerja yang ada, Ditjen Binalattas berkomitmen dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut melalui pelatihan kerja yang terencana agar peningkatan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap kerja (attitude) dapat dilakukan," ungkap Bambang.
Sementara itu, Asriani menjelaskan, tujuan diselenggarakannya rakor pelatihan kerja ini adalah untuk menyamakan persepsi antara pemangku kepentingan yang membidangi ketenagakerjaan di Sultra.
"Menyamakan visi dan misi dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil dan kompeten melalui pelatihan berbasis kompetensi sekaligus untuk memperoleh data dan informasi ketenagakerjaan di kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sultra. Karena itu kita bisa menyusun kebijakan sesuai kebutuhan daerah," tutur Asriani.
Sedangkan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sultra Saemu mengatakan, di Sultra ada empat instasi yang menangani ketenagakerjaan. Saemu meminta kepada empat instansi tersebut untuk bekerja sama.
"Di Sultra ada empat institusi yang menangani ketenagakerjaan. Pertama Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja, kedua BLK Kendari, ketiga Badan Pembangunan Daerah, dan keempat BNP2TKI. Kita sama sama bertanggung jawab terhadap ketenagakerjaan di Sultra. Mari kita berkoordinasi dan berkolaborasi sehingga bisa mendukung kebijakan pengembangan SDM," ujar Saemu.
(nwy/ang)
