.webp)
Rapat yang bertemakan Meningkatkan Sinergitas Pemangku Kepentingan Dalam Mewujudkan Pelayanan Transportasi Darat Yang Berkualitas ini dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Dalam kesempatan itu, Budi Karya mengatakan ada sejumlah hal yang perlu dibahas. Mulai dari persiapan angkutan mudik lebaran, hingga masalah penerapan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk persiapan mudik lebaran 2018, Budi karya bilang Kemenhub dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat harus melakukan banyak persiapan. Antara lain seperti menyiapkan angkutan dan pengaturan lalu-lintas mudik. Dia ingin mudik 2018 di sektor darat bisa berjalan lancar seperti tahun lalu.
"Apa yang dilakukan dalam angkutan lebaran ini memang ada kereta api, udara, laut, tapi sektor darat itu yang paling melekat, bahkan paling seksi. Tapi kita ingin beritanya baik-baik. Dan alhamdulillah tahun lalu kita jalani dengan baik, saya sampaikan terimakasih pada Polri, kita akan mengulangi pekerjaan itu," kata Budi Karya dalam sambutannya.
Selain itu, Budi Karya juga mewanti-wanti jajarannya untuk mengantisipasi membludaknya kendaraan pribadi karena difungsikannya jalur tol yang menghubungkan Jakarta hingga ke Surabaya. Hal itu menurut dia menjadi tantangan tersendiri bagi Kemenhub.
"Kita tahu Jakarta-Surabaya akan terhubungkan, dengan terhubungnya itu bukan berarti lebih mudah pekerjaan kita, tapi tantangannya lebih besar, ada kecenderungan masyarakat pakai kendaraan pribadi. Oleh karena itu kita harus mengatur manajemen waktu dan kuota," jelas dia.
Sementara itu untuk PM 108/2017, Budi Karya mengingatkan kepada seluruh jajarannya baik di pusat maupun di daerah untuk bisa menyamakan persepsi agar bisa menyelesaikan masalah yang terjadi.
"Dalam kesempatan ini supaya teman-teman di daerah mengerti apa esensi PM 108/2017. PM 108/2017 adalah suatu Permen yang memberikan kesetaraan bagi taksi online dan konvensional. Oleh karenanya saya meminta daerah ajak lah mereka bagaimana persamaan itu bisa dilakukan. Kemenhub mencoba melakukan bersamaan dengan KIR gratis dan subsidi SIM di 10 kota. Tolong 10 kota otu dilakukan dengan baik," katanya.
Untuk menghadapi itu semua, kata Budi Karya, diperlukan suatu koordinasi dan sinergi di jajarannya baik pusat maupun daerah. Hal itu agar semua pekerjaan bisa berjalan baik dan lancar.
"Kami ingin ada suatu kebersamaan, ini penting koordinasi. Tetapi secara koordinasi secara substansi kita harus bekerja sama dengan yang lain, oleh karenanya saya anggap ini penting. Apalagi banyak hal-hal yang khusus, bahkan krusial yang harus kita lakukan. Kita lihat keragaman pola pikir, persepsi, apa yang kita putuskan berbeda-beda, padahal kita punya tanggung jawab besar," tuturnya. (fdl/zul)
