RI Siap Bantu Negara Berkembang dalam Bidang Ketenagakerjaan

Mochammad Prima Fauzi - detikFinance
Kamis, 15 Mar 2018 18:13 WIB
Foto: Dok Kemenaker
Jakarta - Indonesia sepakat untuk memberikan bantuan di bidang ketenagakerjaan yang akan memberikan beragam bantuan teknis untuk negara berkembang. Upaya itu tak lepas dari skema Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) yang digelar di Jemewa Swiss, Rabu (14/3/2018) waktu setempat.

"Indonesia siap memberikan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang seperti pelatihan, pemagangan, maupun pengiriman tenaga ahli," kata Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangannya, Kamis (15/3/2018).

Penguatan KSST merupakan salah satu isu yang dibahas di sidang sesi ke-332 Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO). Di kesempatan yang sama Indonesia juga menyampaikan dukungannya dalam memperkuat KSST baik secara bilateral maupun trilateral, termasuk memperkuat kerja sama dengan ILO.


Indonesia dianggap perlu memperkuat kemitraan dengan ILO untuk mengimplementasikan program-program KSST terkait masalah ketenagakerjaan. Itu ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah, pengusaha dan pekerja di negara-negara berkembang dalam menciptakan pekerjaan layak.

"Kerja sama itu penting karena ILO telah mengembangkan strategi KSST yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah, pengusaha, dan pekerja di negara-negara berkembang untuk menciptakan kerja layak sejak 2012," ujar Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya, Hasan Kleib.

Selain itu Indonesia juga mendorong ILO agar dapat mendukung implementasi kesepakatan perlindungan pekerja imigran di kawasan ASEAN atau ASEAN Consensus on the Production and the Promotion of the Rights of Migrants Workers dalam kerangka KSST.


Selain penguatan KSST, Governing Body juga akan membahas berbagai masalah institusional, program dan anggaran ILO serta isu-isu kebijakan ketenagakerjaan global yang juga menjadi perhatian Indonesia. Isu tersebut di antaranya adalah pekerja anak, kerja layak dalam pembangunan berkelanjutan, serta isu-isu terkait perlindungan pekerja lainnya.

Untuk diketahui, Governing Body merupakan badan eksekutif ILO yang memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran dan program-program ILO yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja. Di organisasi tersebut, Indonesia saat ini menjabat sebagai Deputy Member. (ega/ara)