Follow detikFinance
Sabtu, 24 Mar 2018 16:45 WIB

Utang RI Rp 4.000 T Heboh, Sri Mulyani: Terima Kasih Kritiknya

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Foto: Hasan Alhabshy Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta - Utang pemerintah tercatat Rp 4.034,80 triliun pada posisi Februari 2018.. Banyak kalangan yang menyampaikan analisa dan kritikan terkait jumlah utang yang nilainya semakin besar ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terima kasih terkait banyaknya analisis, masukkan dan kritikan kepada pemerintah terkait utang.

"Sebagai Menteri Keuangan, saya berterima kasih atas berbagai analisis, masukan dan bahkan kritikan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan keuangan negara dan memperbaiki kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai cita-cita kemerdekaan kita," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu, (24/3/2018).


Sri Mulyani mengajak masyarakat agar bersama-sama untuk menjaga keuangan negara secara konstruktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan karena APBN uang kita semua.

Dia menjelaskan, kalangan yang menyoroti instrumen utang tanpa melihat konteks besar dan upaya arah kebijakan pemerintah, namun memberi analisis dan masukan yang tidak lengkap, bisa menyesatkan.

Hal ini karena sebagai warga negara tidak akan mampu melihat permasalahan dan potensi ekonomi Indonesia.


"Lebih buruk, kita dapat mengerdilkan pemikiran dan menakut-nakuti masyarakat untuk tujuan negatif bagi bangsa sendiri, itu bukan niat terpuji tentunya," ujar dia.

Utang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan pendidikan dan kesehatan serta jaminan sosial, baru akan menuai hasil jangka menengah. Misalnya, perbaikan kurikulum pendidikan baru terlihat saat anak-anak menyelesaikan proses pendidikan untuk SMA sekitar 12 tahun dan pendidikan tinggi 16 tahun.

"Kritikan untuk pemerintah yang dinilai tidak memberi hasil memuaskan saat ini, jelas tidak mempertimbangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses konstruksi infrastruktur," kata dia.


Dia menjelaskan, pemerintah selalu mendengarkan anjuran bahwa harus meningkatkan efektivitas kebijakan, mempertajam berbagai pilihan dan prioritas kebijakan dan memperbaiki tata kelola serta proses perencanaan.

"Serta terus memerangi korupsi agar setiap instrumen kebijakan dapat menghasilkan dampak positif yang nyata dan cukup cepat," imbuhnya. (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed