Anggaran Cadangan Beras Pemerintah Cair Tunggu Usulan Bulog

Jakarta - Kementerian Keuangan menunggu usulan yang diajukan Perum Bulog untuk mencairkan anggaran cadangan beras pemerintah (CBP) yang dianggap sekarang minus.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan anggaran untuk CBP ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 2,5 triliun.

"Kita nunggu usulan, dananya ada Rp 2,5 triliun, tapi mekanismenya kita masih nunggu usulan dari Bulognya untuk itu," kata Askolani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Askolani menuturkan usulan dari BUMN itu berupa standar harga pembelian pemerintah (HPP) supaya mudah menentukan volume yang dibutuhkan agar kapasitas CBP kembali tercukupi.

"HPP itu jadi basis berapa volumenya sebab kalau HPP-nya belum selesai, kita nggak bisa kita kasih uang Rp 2,5 triliun ini akan menjadi berapa ribu ton berasnya, itu harus kita yakini dulu, nah Bulog akan usulkan ke kita, baru kemudian kita bahas sambil dia usulkan anggarannya," jelas dia.

Baca juga: 420.000 Ton Beras Thailand dan Vietnam Masuk RI hingga Maret

Menurut Askolani, dengan anggaran Rp 2,5 triliun maka Perum Bulog bisa menambah CBP sekitar 200.000-300.000 ton. CBP sendiri dilaporkan oleh Bulog berkurang sebesar 27.888 ton.

"Nanti kan diisi sama ini Rp 2,5 triliun tadi, itu setara dengan sekitar 200-300 ribu ton. Sekarang masih nunggu usulan dan penetapan HPP-nya," kata dia.

Dikutip dari situs Bulog, CBP merupakan beras tertentu milik pemerintah dalam jumlah tertentu yang sumber dananya berasal dari APBN dan dikelola oleh Bulog. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan beras dan dalam rangka mengantisipasi masalah kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana dan kerawanan pangan serta memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN (ASEAN Emergency Rice Reserve, AERR).

Sementara itu, berdasarkan data Bulog per 12 Maret 2018 stok beras di gudang Bulog mencapai 642.612 ton.

Baca juga: Jokowi Minta Bulog Segera Turunkan Harga Beras

(eds/eds)