Gara-Gara Pilih Temui Pengusaha Cina, DPR Semprot Menkeu

Jakarta - Sejumlah anggota DPR kesal dengan sikap Menteri Keuangan Jusuf Anwar yang memilih menemui pengusaha Cina ketimbang membahas nasib rakyat Aceh dengan DPR.Kekesalan sejumlah anggota DPR tersebut disampaikan dalam rapat konsulasi Tim Pengawas Penanggulangan Bencana di NAD dan Sumut dengan unsur pemerintah di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/7/2005).Dalam rapat tersebut, dari sejumlah menteri yang diundang, hanya Menkeu Jusuf Anwar yang tidak hadir karena harus menemui 31 pengusaha Cina. Menkeu diwakili oleh Dirjen Perbendaharaan Negara Mulia P Nasution."Pemerintah harus jelaskan kenapa realisasi pengucuran dana untuk Aceh masih sedikit. Menteri Keuangan juga tidak datang. Kelihatannya Menteri Keuangan lebih mementingkan delegasi Cina yang belum tentu hasilnya apa," kata Anggota DPR AS Hikam dengan kesal.Pernyataan Hikam juga ditimpali sejumlah anggota DPR lainnya yang juga mengecam sikap Menkeu yang tidak bersedia hadir. Sejumlah anggota DPR menilai Menkeu tidak memperhatikan rakyat Aceh. Pertanyakan Kelambanan Dana AcehDalam rapat tersebut, DPR juga mempertanyakan kelambanan Departemen Keuangan (Depkeu) mencairkan dana tanggap darurat untuk Aceh karena dari alokasi sebesar Rp 1,2 triliun, hingga saat ini baru terealisasi sekiar Rp 200 miliar. Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perbendaharaan Negara Depkeu yang mewakili Menkeu membenarkan bahwa realisasi pengucuran dana tanggap darurat untuk Aceh baru mencapai Rp 200 miliar. Menurut Mulia, masih rendahnya pencairan karena BUMN-BUMN yang melakukan program tanggap darurat masih dilakukan verifikasi dan audit oleh BPKP. Sejauh ini juga belum ada permohonan pencairan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Sisa dana sekitar Rp 1 triliun saat ini masih aman tersimpan di kas pemerintah. Mengenai minimnya pencairan dana, DPR juga mempertanyakan koordinasi pemerintah pusat dengan aparat di NAD dan Nias. Dicontohkan, alokasi untuk rumah sakit jiwa sebesar Rp 3 miliar dan renovasi rumah sakit Zainal Abidin sebesar Rp 11 miliar. Namun ketika hal itu dikonfirmasi ke masing-masing rumah sakit, mereka menyatakan tidak tahu menahu soal alokasi dana tersebut. Penyerapan HibahMenteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyebutkan, dari komitmen hibah sebesar Rp 1,7 triliun, kemungkinan besar pada tahun 2005 ini baru akan terserap Rp 1,19 triliun. Sementara Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengatakan, untuk tahun 2005 ini, khusus bagi Depkes, alokasi dana hibah yang diharapkan bisa diserap sebesar Rp 38,5 miliar, relokasi proyek bantuan luar negeri sekitar Rp 99,5 miliar dan dari anggaran APBN sebesar Rp 68,9 miliar. Berdasarkan data Depkeu, komitmen asing untuk program rehabilitasi yang berupa hibah sebesar Rp 36,399 triliun dan yang berupa relokasi pinjaman luar negeri sebesar Rp 5,257 triliun. Khusus untuk tahun 2005, diharapkan untuk hibah bisa dicairkan Rp 3,69 triliun, relokasi pinjaman luar negeri Rp 592,74 miliar dan dana dari moratorium Rp 3,967 triliun. (qom/)