Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 06 Apr 2018 18:00 WIB

Tumpang Tindih Lahan akan Dibereskan Lewat Kebijakan Satu Peta

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: M Rofiq Foto: M Rofiq
Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan satu atau one map policy. Melalui kebijakan ini, persoalan lahan bisa lebih cepat dibereskan.

Contohnya masalah tumpang tindih izin di lahan tambang maupun izin penggunaan lahan.

"Prioritas penyelesaian seperti tumpang tindih, izin penggunanan lahan. Kabijakan ini kan muncul karena banyaknya tumpang tindih dalam izin usaha pertambangan tumpang tindih dengan perkebunan dan batas daerah kemudian dengan tata ruang yang belum beres," terang Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Z Abidin di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/4/2018).


Kebijakan satu peta ini mencakup 85 peta tematik mencakup seluruh sektor di Indonesia. Hingga Maret 2018, wilayah Kalimantan telah tuntas 70 dari 80 peta. Pelaksanaan 2017, untuk wilayah Sumatera sudah 69 dari 84 peta, Sulawesi sudah 66 dari 82 peta, serta Bali dan Nusa Tenggara sudah 64 dari 80 peta.

Sementara target pelaksanaan tahun ini untuk wilayah Jawa sudah 34 dari 83 peta, Maluku sudah 25 dari 82 perta, serta Papua sudah 25 dari 83 peta. Hasanuddin menyebutkan peluncuran kebijakan satu peta ini sudah bisa dilakukan pada awal Agustus atau lebih cepat dari target yang ditetapkan pada 17 Agustus 2018.

Pemanfaatannya pun dilakukan melalui website Inagioportal. Dalam laman tersebut, untuk tahap awal yang boleh menggunakan hanya presiden dan kementerian/lembaga. Aturan main itu juga nantinya dengan keputusan presiden (kepres) dan peraturan menteri koordinator bidang perekonomian.


"Aksesnya sementara terbatas untuk kementerian lemabaga dan pemerintah darrag. Di level tunggi nanti ada kepres. Tapi mana yang terbuka mana tertutup nanti akan diatur kemudian pakai permenko. Tadi sudah sampai di meja Pak Menko (Darmin). Bulan ini keluar itu," ujar Hasanuddin.

Dia juga berharap Inagioportal ini terintegrasi dengan online single submission (OSS), hingga peta yang dimiliki pihak swasta.

"Intinya seluruh data spasial termasuk KSP ini mengalir di dalam simpulnya. Jadi connected. Jadi kalau orang Papua butuh data peta, dia tak perlu ke Jakarta dia cukup masuk ke Inagioportal dan tinggal dowload," tutur Hasanuddin. (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com