Penjelasan Utang RI yang Kata Rizal Ramli Sudah 'Lampu Kuning'

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Senin, 09 Apr 2018 12:02 WIB
Gedung Kemenkeu. Foto: Yulida Medistiara/detikFinance
Jakarta - Menko Maritim 2015-2016 Rizal Ramli mengkritik soal kondisi utang Indonesia yang disebutnya sudah lampu kuning dan bahkan disebut sudah gali lubang tutup jurang. Pria yang akrab disapa RR juga mengkritik neraca perdagangan yang negatif juga nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Kementerian Keuangan pun menjawab kritik RR, melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti di akun Facebooknya disebutkan bahwa kondisi utang Indonesia yang disebut sudah lampu kuning justru berlawanan dengan peringkat investment grade yang diberikan lembaga pemeringkat internasional seperti Moodys, Fitch, hingga S&P.

"Bukankah bila menggunakan standar perbandingan antar negara-negara di dunia, Indonesia memiliki rasio utang terhadap PDB dan defisit APBN yang relatif kecil dan hati-hati. Mengapa menolak menggunakan indikator yang digunakan untuk membandingkan antara negara?" tulis Frans seperti dikutip detikFinance, Jakarta, Senin (9/4/2018).


Mengenai kondisi utang yang disebut gali lubang tutup jurang, Frans menyebutkan bahwa pemerintah sudah melakukan penurunan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan keseimbangan primer. Ia juga menjabarkan dengan rinci dengan data-data yang ada.

"Sejak tahun 2012, pemerintah sudah mengalami defisit keseimbangan primer. Berikut angkanya 5 tahun terakhir, tahun 2013 Rp -98,6 triliun, 2014 Rp -93,3 triliun , tahun 2015 Rp -142,5 triliun, 2016 Rp -125,6 triliun tahun 2017 Rp. -121,5 triliun. Bukankah Pak RR adalah bagian dari pemerintah pada tahun 2015-2016 dimana primary balance justru mengalami kenaikan tinggi?" tulis Frans.

Sejak 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengendalikan tren negatif tersebut ke arah yang lebih baik lagi. Hal ini diharapkan tren defisit APBN semakin kecil dan keseimbangan primer bisa membaik dan cenderung surplus.

"Mengapa arah yang baik dan prudent tersebut justru dikritik dan dituduh ugal-ugalan?" kata Frans.

Yield surat utang pemerintah pada 2016-2017 mengalami penurunan sewaktu suku bunga Amerika Serikat (AS) US Fed Rate meningkat tiga kali. Hal ini juga yang menjadi pertanyaan Kemenkeu tidak disebut dalam tulisan RR.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga disebabkan oleh faktor eksternal terkait rencana bank sentral AS menaikkan suku bunga acuannya tahun ini. Terlebih lagi, ada proteksionisme yang dijalankan Presiden AS Donald Trump.

"Goncangan ini berpengaruh di banyak negara, namun karena stabilitas moneter dan fundamental makro negara kita yang sangat kuat, goncangan nilai tukar tidak terlalu besar," kata Frans.


Selain itu, Frans juga menjelaskan mengenai Debt to Service Ratio (DSR) yang merupakan rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor suatu negara. Rasio tersebut juga tidak setinggi dengan yang ditulis RR sebesar 39%.

Debt Service Ratio tahun 2013 19%, tahun 2014 sebesar 23,9%, tahun 2015 sebesar 25,3%, tahun 2016 32,5%, dan tahun 2017 sebesar 34,2 %.

"Peningkatan DSR bukan karena biaya bunga yang tinggi, tapi lebih kepada cicilan pokok utang jatuh tempo yang agak besar pada tahun 2018," tulis Frans.

Pemerintah juga berupaya menurunkan beban bunga utang dengan mengembangkan instrumen utang jangka pendek dalam negeri untuk mengurangi resiko potensi meningkatnya suku bunga global karena normalisasi oleh The Fed.

Tax ratio atau perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang disebut kecil di level 10% memang kecil, namun hal tersebut belum memperhitungkan pajak daerah dan jaminan sosial seperti di negara lain.

"Memang agak kecil bila dibandingkan negara lain, namun tax ratio kita belum memperhitungkan pajak daerah serta jaminan sosial seperti di negara lain," kata Frans. (ara/ang)