Pemerintah Kesulitan Serap 1,8 Juta Angkatan Kerja Baru

Jakarta - Pemerintah mengaku mengalami kesulitan menyerap seluruh angkatan kerja baru yang berdasarkan data BPS pada semester I 2005 ini mencapai 1,8 juta orang."Memang agak sulit untuk mengejar sampai 1,8 juta kesempatan kerja. Walaupun pemerintah sudah menggalakkan kebijakan pembangunan infrastruktur desa," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sri Mulyani usai rapat gabungan dengan Komisi X DPR di Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (4/7/2005). Kebijakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur desa dipastikan bisa menambah lapangan kerja karena mencakup sekitar 11 ribu desa, terutama di daerah tertinggal.Sri Mulyani menerangkan, pemerintah saat ini harus benar-benar memperbaiki investasi, khususnya ke sektor yang mampu menyerap tenaga kerja, seperti manufaktur dan pertanian, agar tenaga kerja yang terserap makin banyak.Terkait dengan pengucuran dana subsidi BBM, Sri Mulyani mengakui ada beberapa kendala yang menyebabkan pengurangan dana kompensasi kenaikan BBM terlambat diterima oleh rakyat miskin. Antara lain lamanya persetujuan dari DPR menyangkut anggaran, dan ketersediaan data yang terbatas.Karena keterbatasan data itu akhirnya ditempuh cara untuk mengurangi penggunaan data, misalnya untuk pendidikan langsung, diserahkan ke sekolah. Sedangkan untuk kesehatan, langsung diberikan ke Puskesmas dan rumah sakit."Akibat adanya revisi bujet sehingga harus disesuaikan kembali DIPA-nya (daftar isian pelaksanaan anggaran-red)," kata Anik, begitu sapaan akrab Sri Mulyani. (mar/)