Jelang 2019, Kebijakan Jokowi Kini Makin Populis

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Kamis, 12 Apr 2018 07:21 WIB
1.

Jelang 2019, Kebijakan Jokowi Kini Makin Populis

Jelang 2019, Kebijakan Jokowi Kini Makin Populis
Foto: Jokowi menyapa warga Papua (Laily Rachev/Biro Pers) Setpres
Jakarta - Menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melahirkan sejumlah kebijakan baru yang populis. Kebijakan populis artinya kebijakan yang disukai masyarakat karena pemimpin melakukan kebijakan yang berpihak langsung kepada rakyat kebanyakan, bukan pada elit ataupun pemerintahan.

Kebijakan ini lantas menimbulkan tanda tanya lantaran benarkah bahwa kebijakan tersebut diambil berdasarkan kajian yang jelas dan efektif, atau hanya berdasarkan hitungan politik saja. Hal ini mengingat keputusan yang diambil Jokowi dilakukan di tahun politik atau dua tahun jelang pilpres 2019.

Kebijakan tersebut di antaranya rencana penurunan tarif tol, lalu anggaran dan jumlah penerima bantuan sosial dalam program keluarga harapan (PKH) yang ditambah, penambahan subsidi energi, hingga penambahan tugas penyaluran BBM premium kepada Pertamina dan kewajiban persetujuan pemerintah akan kenaikan harga BBM non subsidi.

Pengamat politik Igor Dirgantara mengatakan kebijakan-kebijakan yang diambil Jokowi, baik populis maupun tidak adalah hak Jokowi sebagai Presiden. Hal ini adalah sesuatu yang wajar dilakukan seorang petahan dalam mempertahankan posisinya memenangkan pemilihan Presiden selanjutnya.

Namun, jika dilihat dari jenis kebijakan yang diambil Jokowi, ada indikasi terjadinya pelemahan ekonomi pada masyarakat. Benarkah? Berikut ulasan selengkapnya: