Follow detikFinance
Senin, 16 Apr 2018 11:41 WIB

Darmin Ajak Menteri Sampai Pengembang Diskusi Tata Ruang

Trio Hamdani - detikFinance
Foto: Trio Hamdani Foto: Trio Hamdani
Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution hari ini membuka pelaksanaan Konsultasi Publik Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Konsultasi publik ini dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Serta diikuti pula oleh pemerintah daerah, pengembang properti, akademisi dan masyarakat.

Konsultan publik ini berkaitan dengan dilakukannya revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur.

Konsultasi publik ini dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selama tiga bulan sejak 16 April hingga 31 Juli 2018.

"Perpres 54/2008 tentang penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur pada hari ini dilakukan konsultasi publik," kata Darmin saat memberi sambutan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (16/4/2018).



Konsultasi publik ini bertujuan untuk menyampaikan progres penyelesaian dan konsep revisi Perpres tersebut, serta untuk menerima masukan dari para pemangku kepentingan. Dalam konsultasi publik juga dilakukan diskusi mengenai alternatif pengembangan di Jabodetabekpunjur.

Menurutnya Jabodetabekpunjur memiliki peran sangat penting di Indonesia termasuk di bidang ekonomi.

"Di bidang ekonomi saja kawasan ini menyumbang 19,9% dari total PDRB nasional. Ini memberi implikasi pada tingginya aglomerasi penduduk di kawasan ini sehingga Jabodetabekjur menjadi kawasan metropolitan terbesar di Indonesia dan kedua di dunia setelah metropolitan Tokyo," lanjutnya.

Sebagai pusat kegiatan ekonomi, Jabodebekpunjur pun dinilainya memiliki daya tarik penduduk untuk migrasi ke wilayah tersebut sehingga membuat laju pertumbuhan jumlah penduduk sangat tinggi.

"Jumlah penduduk di kawasan ini 22 juta jiwa pada 2012, dan sekarang 32 juta jiwa," sebutnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka pemerintah merasa perlu untuk terus memperbaiki masalah penataan ruang khususnya di Jabodetabekpunjur.

"Dengan konsultasi publik dalam rangka revisi tentang penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur, mudah-mudahan menjadi pengayaannya. Setelah konsultasi publik tentu saja satu bagian saja dari proses yang di tempuh. Mudah-mudahan semua berjalan baik dan hasilnya optimum," jelas Darmin.

Konsep revisi Perpres ini pun menekankan pada keterpaduan rencana hulu-tengah-hilir dan pesisir Jabodetabekpunjur dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembagian peran antara kota inti dan kota sekitarnya, dan integrasi sistem jaringan transportasi dan sistem jaringan prasarana perkotaan lainnya.

(eds/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed