Dalam pembukaannya, Jokowi mengingatkan kembali bahwa ratas siang ini berawal pada 12 Februari 2018 saat sidang kabinet paripurna yang meminta adanya evaluasi pelaksanaan PSN.
"Saya memberikan arahan kepada Menko Perekonomian (Darmin Nasution) untuk melakukan evaluasi melihat satu persatu pelaksanaan proyek strategis nasional sampai dengan awal 2018 ini, mana yang betul betul bisa dieksekusi, mana yang memang tidak mungkin dilaksanakan dan proyek-proyek nasional yang belum rampung di tahun 2017 agar bisa segera diselesaikan dituntaskan tahun ini," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PSN harus terintegrasi dalam rangka pengembangan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah misalnya tol laut harus pastikan dua program ini benar-benar bisa menurunkan via logistik berdampak pada turunnya harga harga bahan bahan pokok yang diperlukan rakyat terutama di daerah daerah kepulauan," ujar dia.
Baca juga: Begini Perkembangan Terbaru Proyek 35.000 MW |
Selain itu, Mantan Wali Kota Solo ini menekankan kembali agar pejabat kabinet kerja mampu menjelaskan kepada khalayak terkait dengan apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah.
"Sehingga muncul dan tumbuh rasa ikut memiliki kemudian ikut mengawasi memantau langsung pelaksanaan proyek yang ada serta tidak kalah pentingnya yaitu ikut menjaga dan memelihara setelah proyek tersebut selesai," tambahnya.
Tidak hanya itu, Jokowi menyebutkan bahwa pembiayaan PSN tidak bisa hanya mengandalkan APBN, dibutuhkan model-model pembiayaan alternatif yakni menarik investor. Dia juga meminta dalam pelaksanaannya tidak dikerjakan seluruhnya oleh BUMN dan anak usahanya, tetapi memperluas keterlibatan swasta.
"Terutama swasta-swasta yang berada di daerah, di mana boleh gitu dikerjakan," tutup dia.











































