Depkeu Bantah Telat Kasih Dana

Jakarta - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di berbagi daerah, bukan karena Departemen Keuangan telat mencairkan dana bagi Pertamina. Depkeu setiap saat siap menutup dana yang dibutuhkan Pertamina dalam rangka mengamankan stok BBM."Nggak ada urusan. Sekarang ini duitnya (Pertamina) masih banyak tapi orang yang antri di beberapa daerah tetap banyak. Ini masalah manajemen stok, demand yang tiba-tiba naik dan juga masalah alami misalnya adanya pelabuhan yang tongkangnya tidak bisa mendarat, karena ombaknya besar," kata Menkeu Jusuf Anwar usai rapat kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI, di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2005).Depkeu, lanjutnya, telah mengucurkan dana sebesar Rp 9,3 triliun untuk mengamankan pasokan BBM. Menkeu juga mengaku telah diperintahkan oleh presiden untuk menampung kebutuhan dana Pertamina. "Saya siap mengamankan itu, namun tambahan dana baru permintaannya belum datang," tegasnya.Kelangkaan BBM telah dilaporkan oleh Dirut Pertamina kepada presiden. Kelangkaan ini terjadi di beberapa daerah. Kelangkaan sudah berkurang kecuali di beberapa daerah seperti di Kupang.Dalam kesempatan itu Menkeu mengingatkan subsidi BBM akan mencapai 25 persen dari APBN bila harga minyak terus melambung. "Itu kan sudah gawat. Kalau dulu harga naik kita bergembira ria, sekarang kecut. Sebab, subsidinya akan bertambah. Tugas saya adalah bagaimana mempertahankan APBN," tandasnya.Untuk itu pemerintah akan menggenjot supaya penerimaan pemerintah naik. "Tidak hanya penerimaan dari Bea Cukai dan Pajak. Di sektor lain juga akan kita tingkatkan. Pokoknya seluruh revenue di berbagai sektor," ujarnya.Surplus AnggaranSementara itu Dirjen Perbendaharaan Negara Depkeu Mulia P Nasution mengatakan, kas negara sampai akhir Juni 2005 masih surplus sekitar Rp 13,9 triliun. Penerimaan negara mencapai Rp 191,2 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp 172,3 triliun.Adapun total dana pemerintah di rekening Bank Indonesia saat ini mencapai Rp 68,8 triliun.Selain itu, dalam Raker hari ini Komisi XI DPR RI dan pemerintah menyepakati anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp 635,55 miliar untuk Departemen Keuangan. Besaran pagu indikatif anggaran Depkeu tahun 2006 mencapai Rp 5,625 triliun.Menyangkut dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah, Raker memutuskan akan membentuk panja (panitia kerja) untuk memperdalam. (san/)