Perlu Audit Konsumsi BBM

Jakarta - Kelangkaan bahan bakar minyak marak di berbagai daerah. Ada wacana menambah kuota konsumsi. Tapi, Panitia Anggaran DPR RI berpendapat perlu audit terlebih dahulu sebelum menambah kuota, karena beban pemerintah akan semakin berat."Itu harus ada audit dahulu, sekarang nggak perlu ribut-ribut soal kuota," kata Ketua Panitia Anggaran DPR RI Emir Moeis, di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2005).Pada tahun 2000, kata Emir, pernah dilakukan audit penggunaan BBM. Namun, sekarang tidak dilakukan audit. "Akhirnya yang terjadi kita tidak pernah tahu sebab berkurang pasokan, apakah karena penyelundupan atau karena ditimbun," jelas Emir.Kuota konsumsi BBM dalam APBN 2005 yang ditetapkan sebesar 59,6 juta kiloliter dirasakan Emir sudah cukup. Namun, jika stok BBM tidak terjaga kekurangan BBM akan terasa dampaknya pada November, Oktober dan Desember 2005."Mengenai hal ini, bisa saja dibicarakan dalam pembahasan APBN Perubahan (APBN-P 2005) di Komisi XI dan Panitia Anggaran pada Agustus mendatang," ujar kader PDIP ini.Emir sejauh ini masih menyakini jumlah BBM yang terpakai tetap di bawah 59,6 juta kiloliter. Untuk menutup subsidi yang tidak terpengaruh dari laba penjualan minyak, maka harus menggunakan dana-dana APBN termasuk penerimaan dari gas. (san/)