.webp)
Program Reverse Linkage merupakan kerja sama pembangunan antara IDB dan sesama negara anggota IDB yang memiliki kemampuan dalam menyediakan keahlian teruji, pengetahuan (know-how), penerapan teknologi, serta best practices yang berorientasi pada hasil untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan sosial.
Salah sat bentuk komitmen pelaksanaannya, adalah penandatanganan Memorandum of Understanding Reverse Linkage oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali Al Madani pada April 2013.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kerja sama ini termasuk banyak disorot karena merupakan salah satu contoh bagaimana Indonesia sukses membantu negara IDB lain dalam kerangka Reverse Linkage.
Sebagai bentuk dokumentasi atas seluruh rangkaian kegiatan, Kementerian PPN/Bappenas dan IDB menggelar peluncuran buku Mapping Indonesia's Resource Centers pada Senin lalu (23/04) dengan mengundang Kementerian/Lembaga, Mitra Pembangunan, Media, CSOs/NGOs, sektor swasta dan akademisi.
"Buku ini berisi seluruh rangkaian kegiatan Mapping Indonesia's Resource Centers yang difasilitasi IDB untuk menyediakan solusi-solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan," ucap Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Slamet Sudarsono dalam keterangan tertulis, Kamis (25/4/2018).
Lebih lanjut, Slamet menambahkan, untuk mendukung pelaksanaan KSST Indonesia dan sebagai tindak lanjut implementasi MoU on Reverse Linkage, Pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk memperkuat kerjasama pembangunan internasional dan memfasilitasi pelaksanaan KSST melalui skema Knowledge Sharing.
Program Reverse Linkage diharapkan mendukung promosi produk dan teknologi nasional di negara-negara anggota IDB, serta meningkatkan citra dan pengakuan terhadap branding Indonesia di kawasan serta menampilkan keunggulan komparatif (comparative advantages) dan keahlian yang dimiliki oleh Indonesia di negara berkembang lainnya.
Buku ini berisi profil 22 lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia dengan teknologi, keahlian, dan pengetahuan yang sudah diakui, mencakup 12 sektor ekonomi, yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan dan kependudukan, teknik, pelatihan vokasi, perencanaan dan penganggaran, keuangan mikro, transportasi, teknologi tepat guna, industri, perdagangan, dan mitigasi bencana.
Diidentifikasi oleh pemerintah Indonesia, pusat-pusat pengetahuan ini adalah mitra-mitra potensial yang telah menyatakan kesediaannya untuk berkolaborasi melalui program Reverse Linkage IDB dan berbagi pengetahuan mereka agar bermanfaat bagi negara-negara anggota IDB lainnya.
Penerbitan buku bertujuan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dengan memanfaatkan wilayah-wilayah keahlian dan keuntungan kompetitif melalui kerangka Reverse Linkage.
Sebelumnya, dalam rangka memperbaharui dan meningkatkan kerjasama pembangunan melalui kerangka Reverse Linkage, Bandar Hajjar, Presiden IDB, dan Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Reverse Linkage di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 27 Desember 2018 lalu, di mana Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk berbagi keahlian dan pengetahuan kepada negara-negara anggota IDB dalam wilayah-wilayah yang tercantum dalam buku yang diterbitkan.
Sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU baru, Pemerintah Indonesia berencana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen pengembangan Vaksin kepada Maroko dan Tunisia melalaui program Strengthening Indonesia-Morocco- Tunisia Development Cooperation through Reverse Linkage Program.
"Kerjasama ini bertujuan untuk membantu Maroko dan Tunisia dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di bidang farmasi serta memperluas pemasaran life science product dari perusahaan Indonesia ke negara anggota IDB. Pola kerjasama ini mendorong kerjasama ekonomi berupa pembukaan pasar baru sekaligus sejalan dengan kebijakan dalam RPJMN untuk meningkatkan peran swasta dalam kerjasama pembangunan," tutup Slamet. (dna/dna)
