Pemerintah Diminta Siapkan Data Riil Konsumsi BBM Indonesia

Jakarta - DPR minta pemerintah menyiapkan data riil pemakaian BBM di Indonesia. Data ini nantinya akan digunakan dalam pembahasan kuota BBM dalam rapat pembahasan APBN-P 2005."Jadi kita memang menyiapkan minyak sesuai dengan kuota yang dibutuhkan. Karena bagaimanapun juga, data yang kongkret ini kita butuhkan sehingga tidak lagi ada deviasi yang besar terhadap pemakaian BBM," Ketua Komisi VII Agusman Effendy dalam jumpa pers di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/7/2005).Agusman menilai, langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan hemat BBM sah-sah saja. Malah seharusnya langkah tersebut sudah dilakukan sejak dulu karena negar-negara maju juga sudah menerapkan. Selain itu Komisi VII juga meminta pemerintah lebih inovatif dan cepat dalam mendiversifikasi energi. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan BBM karena saat ini ketergantungan energi nasional pada BBM mencapai 63 persen dari total pemakaian energi final nasional. "Kami meminta pemerintah juga sungguh-sungguh melakukan penegakan hukum untuk memberantas penyelundupan dan pengoplosan BBM karena mereka turut andil dalam over kuota kebutuhan BBM," kata Agusman.Wakil Ketua Komisi VII Sonny Keraf mengharapkan kebijakan pemerintah yang akan diumumkan pekan depan tidak hanya sebatas retorika. "Kalau pemerintah tidak memberi contoh lebih dulu, maka saya tidak akan mengikuti," ujarnya.Ia mengimbau agar presiden tidak lagi sering mondar-mandir ke Cikeas. "Karena dengan adanya protokoler menghentikan kendaraan, tentu saja mengakibatkan pemakaian BBM naik. Karena kalau tidak dilakukan, maka aturan yang dibuat pemerintah hanya sebatas retorika," tegas Sonny Keraf. (qom/)