Inpres Hemat Energi Masih Lemah

Jakarta - Instruksi Presiden (Inpres) 10/2005 tentang penghematan energi dinilai masih banyak kelemahannya. Inpres tersebut hanya menggunakan instrumen administratif yang selama ini sering tidak jalan. Sementara instrumen fiskal yang bisa memberi kontribusi lebih besar justru sama sekali tidak digunakan.Hal tersebut disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Dradjad H Wibowo dalam diskusi bertajuk "Subsidi BBM Membengkak?" di Financial Club, Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (11/7/2005)."Secara filosofis, saya setuju dengan Inpres itu, karena konsumsi sudah melampaui ambang batas yang sustainable," tegas Dradjad.Pemerintah telah mengeluarkan Inpres 10/2005 tentang penghematan energi yang berlaku sejak 10 Juli 2005. Kebijakan itu bertujuan untuk menekan konsumsi energi Indonesia yang sangat besar di setiap instansi sesuai dengan kewenangannya. Kebijakan itu diharapkan bisa mengurangi konsumsi BBM yang diprediksi melebihi 5 persen dari kuota yang ditetapkan pemerintah dalam APBN sebesar 59,6 juta kiloliter. Dradjad menegaskan, konsumsi BBM semestinya bisa dikurangi hingga 15 persen. Pengurangan hanya 20 persen dari kuota dinilai masih tinggi risikonya, mengingat harga minyak yang masih bergejolak. "Kalau 10 persen, risikonya masih tinggi, karena tidak ada yang bisa meramalkan berapa harga minyak," tegas Dradjad.Ditambahkan Dradjad, Inpres tersebut semestinya lebih banyak memanfaatkan instrumen fiskal, ketimbang instrumen administratif yang selama ini tidak berjalan. Dradjad mencontohkan beberapa instrumen fiskal yang bisa dimanfaatkan dalam Inpres hemat energi, antara lain kenaikan cukai karbon, PPN kendaraan, serta pajak kredit konsumsi, terutama sektor otomotif.Pajak kredit otomotif ini, menurut Dradjad, perlu dinaikkan mengingat sektor otomotif pertumbuhan kreditnya melonjak tajam akibat mudahnya fasilitas kredit. Padahal sektor otomotif selama ini memberi andil yang cukup besar dalam konsumsi BBM, sehingga perlu direm.Anda setuju? (qom/)