Pola Subsidi BBM Perlu Dirombak

Jakarta - Beban subsidi BBM saat ini dinilai sudah terlalu memberatkan pemerintah di sisi fiskal. Untuk itu, pemerintah tengah mengkaji perubahan pola subsidi BBM menjadi subsidi yang tepat sasaran, hemat dan efisien."Sekarang perlu ada perbaikan-perbaikan. Subsidi tidak pada produk, tetapi pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," kata Menteri Keuangan Jusuf Anwar dalam jumpa pers di Gedung Danapala Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (14/7/2005).Jusuf menambahkan, Departemen Keuangan sebagai pengelola kebijakan fiskal menyadari beratnya pola subsidi yang saat ini dijalankan pemerintah. Suatu saat, kata Jusuf, pemerintah harus mengubah sistem subsidi yang ada menuju subsisi yang tepat pada sasarannya, serta subsidi yang lebih hemat dan efisien. "Apa rela subsidi sebesar 120 triliun rupiah itu kita tujukan pada orang-orang yang tidak berhak. Timbul ide-ide untuk mengelola atau mengubah sistem subsidi tidak pada produk, tapi pada orang," tegas Jusuf.Jusuf kembali menjelaskan, bila patokan harga miyak yang dipakai pemerintah sebesar US$ 60 per barel, maka subsisi bisa mencapai lebih dari Rp 120 triliun. Namun Jusuf menegaskan, pemerintah masih mempunyai uang untuk membiayai subsidi. "Alokasi subsidi minyak dalam APBN kan Rp 76,5 triliun. Saat ini yang sudah terpakai Rp 43 triliun. Sisanya Rp 32 triliun. Kalau harganya terus naik, kita akan minta izin DPR untuk menambah biaya subsisi BBM," tambah Jusuf.Saat ditegaskan apakah hal itu berarti pemerintah akan menaikkan harga BBM kembali, Jusuf menyatakan, hal itu masih menjadi kajian pemerintah. Mengenai Pertamina yang diperbolehkan membeli minyak di atas kuota, Jusuf menegaskan, kebijakan itu sifatnya sementara, khusus untuk mengatasi krisis BBM yang sekarang terjadi. (qom/)