Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 21 Mei 2018 15:35 WIB

Susi Buka-bukaan Kerugian Akibat Pencurian Ikan

Trio Hamdani - detikFinance
Foto: Dok.
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan dampak negatif akibat pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia yang selama bertahun-tahun dibiarkan. Kerugiannya tidak tanggung-tanggung, menghilangkan separuh dari total rumah tangga nelayan.

Hal itu dia sampaikan saat membuka Diskusi Panel Revisi Undang-undang Perikanan bertema 'Urgensi Revisi Undang-Undang Perikanan untuk Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan', di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta.

"Lebih dari 7.000 kapan ikan asing kalau ditotal mungkin 10.000 lebih, all time-nya 7.000an, kapal milik luar negeri nangkap ikan di Indonesia bertahun-tahun, menghilangkan 50% jumlah rumah tangga nelayan Indonesia," katanya, Senin (21/5/2017).

Susi menyebut, sejak 2003-2013, berdasarkan data sensus pemerintah dan Bank Dunia, jumlah rumah tangga nelayan susut dari 1,6 juta menjadi 800 ribu.

"2003-2013, hasil sensus pemerintah dan Bank Dunia, jumlah rumah tangga nelayan dari 1,6 juta, tinggal 800 ribu saja," sebutnya.

Tak hanya itu, Susi menyampaikan 115 perusahaan berbasis ekspor perikanan Indonesia bangkrut akibat pencurian ikan oleh asing yang dibiarkan bertahun-tahun.

"Membangkrutkan 115 perusahaan ekspor ikan dan udang, dalam periode yang sama (2003-2013). Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang komplain, tidak ada yang marah, semua diam," lanjut Susi.

Stok ikan di laut Indonesia akibat pencurian ini pun merosot tajam. Stok ikan dari 22 juta ton, akibat penangkapan secara ilegal oleh kapal asing, menjadi tinggal 6,5 juta ton saja pada 2013.

"Stok ikan dari 22 juta ton, turun menjadi 6,5 juta ton saja, 2013, tidak ada yang merasa apa-apa," paparnya.

Oleh karenanya, begitu dia menjabat sebagai menteri dibuat kebijakan penenggelaman kapal ilegal yang mencuri ikan di perairan laut Indonesia.

"Kalau tidak ada kata tenggelamkan, eksekusi undang-undang perikanan yang kita punya, bagaimana mau menyelesaikannya," tambahnya. (zlf/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com