Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 21 Mei 2018 11:16 WIB

Pelaku UMKM Keluhkan Mahalnya Sewa Kios di Bandara Kertajati

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Bandara Kertajati Foto: Trio Hamdani Bandara Kertajati Foto: Trio Hamdani
Jakarta - Pembangunan infrastruktur yang didorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejatinya tidak hanya untuk kalangan tertentu saja. Namun infrastruktur dibangun untuk kesejahteraan masyarakat luas, sesuai Nawa Cita, yakni untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Sayangnya, hal ini tidak dipahami oleh manajemen PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB). Bandara yang akan diresmikan pada 24 Mei 2018 ini jauh berpihak kepada UMKM, khususnya UMKM yang ada di sekitar Bandara. Buktinya, ada delapan UMKM anggota DPC Akurindo (Asosiasi Kelompok Usaha Rakyat Indonesia) Majalengka, Jawa Barat yang lolos seleksi untuk menjadi tenant di bandara ini.


Sayangnya, UMKM Majalengka ini harus membayar security deposit yang sangat tinggi. Satu UMKM yang menempati gerai seluas 3x2 meter diwajibkan membayar security deposit selama setahun di awal antara Rp 80 juta hingga Rp 120 juta. Angka ini diambil dari omzet UMKM sebesar 10%. Itu belum termasuk sewa bulanan sebesar Rp 2,25 juta dan biaya pembuatan gerai.

"Ini sangat memberatkan bagi UMKM. Hanya pemodal besar saja yang mampu mengisi Bandara Kertajati. Adapun UMKM asal Majalengka hanya menjadi penonton pembangunan di daerahnya karena dibebani sewa dan security deposit yang tinggi," kata Ketua Umum Akurindo Izedrik Emir Moeis dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (21/5/2018).


Ia menilai harus ada kebijakan dari manajemen Bandara Kertajati untuk memberi dispensasi kepada UMKM. Kebijakan itu bisa dengan menghapus security deposit.

"Atau dicicil empat kali, ini sangat membantu," kata Sekretaris Jenderal Akurindo Febri Wibawa Parsa.

Akurindo berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Perhubungan mengevaluasi kinerja Direksi PT BIJB agar lebih merangkul UMKM yang ada di daerah operasionalnya. Jika tidak, akan timbul kesenjangan ekonomi yang berakibat gesekan di sekitar bandara yang tidak kita inginkan bersama. (ara/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com