JK: BPS akan Rilis Data Baru Produksi Padi

Jakarta - Masalah perbedaan data beras menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Pasalnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan panen raya padi selama periode panen raya mulai Februari hingga April tahun bisa mencukupi kebutuhan beras.

Sementara itu Kementerian Perdagangan telah merilis izin impor beras tahap pertama 500.000 ton, dan tahap kedua 500.000 ton lagi untuk memenuhi kebutuhan beras, terutama selama Ramadan hingga Lebaran.

Menyikapi kondisi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengkaji ulang data produksi padi. Langkah ini dilakukan karena acuan pemerintah adalah data BPS.

"BPS akan merilis penelitiannya yang baru segera," kata JK di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Selasa (22/5/2018).

JK mengatakan, BPS menyampaikan telah mendapat data baru mengenai produksi padi. Data tersebut berbeda dengan yang pernah dirilis sebelumnya.

"Sudah disampaikan pada saya bahwa dia sudah mendapat data yg baru bahwa produksi beras itu tidak seperti yang selama ini dikemukakan yaitu 79 juta ton gabah. Nggak benar itu," tutur JK.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso hari ini, Selasa (22/5/2018) bertemu Wapres JK di Istana Wapres. Menurut pria yang akrab disapa Buwas itu, Wapres JK, yang pernah menjabat Kepala Bulog, berpesan agar dirinya menjaga harga beras.

"Untuk menjaga kestabilan pangan, beras, juga menjaga bagaimana kesejahteraan petani dari hasil tani mereka yang punya nilai harga yang tidak turun, tapi juga di konsumen sebagai pembeli beras juga tidak mahal. Nah ini beliau beri petunjuk pada saya," tutur Buwas. (rna/hns)