Kamis, 24 Mei 2018 10:50 WIB
Buwas Tunda Impor Beras, Darmin: Kebijakan di Pemerintah
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, keputusan impor beras merupakan keputusan pemerintah. Sehingga, Perum Bulog mesti mengikuti ketentuan tersebut.
"Kebijakan mengenai impor itu ada di pemerintah," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Kamis (25/5/2018).
Dia menambahkan, jika pemerintah memutuskan impor berarti Perum Bulog mesti melakukan impor. "Kalau pemerintah memutuskan, iya (impor)," ujarnya.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan telah menerbitkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton. Izin impor tersebut berlaku hingga Juli 2018.
Sebelumnya, Kemendag juga menerbitkan izin impor dengan jumlah sama yakni 500 ribu ton. Sehingga, total izin impor yang diterbitkan Kemendag 1 juta ton.
Namun, dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyatakan sikapnya terkait impor beras. Menurutnya impor beras tak akan dilakukan selama pasokan di dalam negeri masih mencukupi
"Hari ini kita masih menolak impor tapi selama kesediaan di dalam negeri terpenuhi, masih cukup hal itu berdasarkan data," jelasnya di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).
Buwas menjelaskan ada perbedaan data beras antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Oleh sebab itu Bulog meminta jeda waktu melihat data yang benar.
"Kita tunggu sekarang, data soalnya abu-abu. Kita data lihatnya dari BPS tunggu hasilnya pokoknya secepatnya," ungkapnya.
Buwas menambahkan impor saat ini tidak baik bila dilihat dari kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pasalnya, dolar AS sedang menguat terhadap rupiah.
"Impor pasti berkaitan dengan valuta asing jadi jangan buru-buru mengimpor. Bulog itu dananya kan sendiri pinjam ke bank kalau dolarnya begini kita tidak sembarangan impor harus hitung betul," ungkapnya.
Simak juga video terkait kejanggalan anggota DPR nilai rencana impor beras:
(zlf/zlf)
"Kebijakan mengenai impor itu ada di pemerintah," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Kamis (25/5/2018).
Dia menambahkan, jika pemerintah memutuskan impor berarti Perum Bulog mesti melakukan impor. "Kalau pemerintah memutuskan, iya (impor)," ujarnya.
Sebelumnya, Kemendag juga menerbitkan izin impor dengan jumlah sama yakni 500 ribu ton. Sehingga, total izin impor yang diterbitkan Kemendag 1 juta ton.
Baca juga: Ada Beda Data Pangan, Ini Respons Darmin |
Namun, dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyatakan sikapnya terkait impor beras. Menurutnya impor beras tak akan dilakukan selama pasokan di dalam negeri masih mencukupi
"Hari ini kita masih menolak impor tapi selama kesediaan di dalam negeri terpenuhi, masih cukup hal itu berdasarkan data," jelasnya di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).
Buwas menjelaskan ada perbedaan data beras antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Oleh sebab itu Bulog meminta jeda waktu melihat data yang benar.
"Kita tunggu sekarang, data soalnya abu-abu. Kita data lihatnya dari BPS tunggu hasilnya pokoknya secepatnya," ungkapnya.
Baca juga: Mau Impor Beras, Buwas Tunggu Data BPS |
Buwas menambahkan impor saat ini tidak baik bila dilihat dari kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pasalnya, dolar AS sedang menguat terhadap rupiah.
"Impor pasti berkaitan dengan valuta asing jadi jangan buru-buru mengimpor. Bulog itu dananya kan sendiri pinjam ke bank kalau dolarnya begini kita tidak sembarangan impor harus hitung betul," ungkapnya.
Simak juga video terkait kejanggalan anggota DPR nilai rencana impor beras:
(zlf/zlf)
