Pola Subsidi Diubah, Data Orang Miskin Harus Diperbaiki

Jakarta - Pemerintah ingin mengubah pola subsidi BBM dari subsidi produk ke subsidi orang secara langsung. Untuk itu, perlu dilakukan upaya simultan untuk membuat database orang miskin. "Kita perlu upaya yang simultan, baik pemerintah pusat, pemda dan juga BPS, dalam rangka membuat database yang bagus, canggih dan akurat, sehingga diketahui orang-orang yang masuk ke dalam golongan miskin di tiap daerah," kata Menteri Keuangan Jusuf Anwar di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (15/7/2005).Jusuf mengakui, jumlah orang miskin antara data BPS dan data departemen teknis sering berbeda. "Data BPS menyebutkan jumlah orang miskin sebanyak 26 juta orang. Tiba-tiba ketika kami mengusulkan bantuan kepada orang miskin, angkanya membengkak. Hal itu harus dihindari," tegasnya. Jusuf mengasumsikan, jika penduduk miskin tercatat 36 juta orang dan di dalam satu keluarga miskin ada empat orang, maka pembengkakannya bisa mencapai 17 juta keluarga. Depsos saat ini sudah mengeluarkan kartu miskin yang dilengkapi dengan identitas lengkap beserta foto, cap jempol dan identitas keluarganya. "Kemudian kami akan menghitung kemampuan negara dan selanjutnya menetapkan jumlah keluarga yang dapat dibantu," katanya. Yang jelas, tambah Jusuf, dengan pola itu, jumlah subdisi jauh lebih rendah dibandingkan dengan subsidi yang dilakukan dengan pola lama. Mengenai upaya menekan konsumsi agar tidak melebihi kuota sebesar 59,6 juta kiloliter, Jusuf mengharapkan semua pihak bisa melakukannya. Pasalnya, jika konsumsi naik 10 persen, maka subsidi BBM pada harga minyak US$ 60 per barel bisa mencapai Rp 126 triliun. Dengan subsidi sebesar itu, bisa menyebabkan adanya gap pembiayaan di atas Rp 20 triliun. "Itu berat sekali. Makanya perlu ada upaya menurunkan konsumsi, mengubah pola subsidi dan mengusahakan agar produksi minyak tidak turun," jelasnya. (qom/)