Rabu, 30 Mei 2018 15:20 WIB
Mahasiswa dan Petani Garam Demo Tolak Impor Garam 3,7 Juta Ton
Mahasiswa dan petani garam tolak impor/Foto: Trio Hamdani-detikFinance
Jakarta - Sekitar 200 massa yang terdiri dari organisasi mahasiswa Garda NKRI dan para petani garam siang ini menggelar aksi demonstrasi. Mereka menolak kebijakan pemerintah mengenai impor garam 3,7 juta ton.
Aksi demo digelar di Kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB.
"Siang hari ini maupun sore nanti kita akan lakukan aksi, kita minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Perindustrian supaya tidak impor garam 3,7 juta ton dari Australia maupun India," kata Koordinator Aksi saat menyampaikan orasinya di Kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018).
Kebijakan importasi garam dianggap sebagai masalah serius bagi keberlangsungan dan kesejahteraan petani garam. Kebijakan impor garam ini seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Impor Garam.
"Impor garam 3,7 juta ton, bahwa ini sama saja mematikan petani garam di Indonesia kawan kawan," jelasnya.
Dia menilai seharusnya pemerintah bertanggungjawab menyejahterakan petani garamnya sendiri. Hal itu sesuai amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
"Impor ini sama saja mematikan petani garam. Bagaimana kita lihat kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita kembali ke UUD 45, dimana pemerintah wajib sejahterakan rakyatnya. Tapi hari ini dari Sabang sampai Merauke begini-begini saja," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya menolak keras kebijakan pemerintah terkait impor garam ini. Acara pun dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
(zlf/zlf)
Aksi demo digelar di Kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB.
"Siang hari ini maupun sore nanti kita akan lakukan aksi, kita minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Perindustrian supaya tidak impor garam 3,7 juta ton dari Australia maupun India," kata Koordinator Aksi saat menyampaikan orasinya di Kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018).
"Impor garam 3,7 juta ton, bahwa ini sama saja mematikan petani garam di Indonesia kawan kawan," jelasnya.
Dia menilai seharusnya pemerintah bertanggungjawab menyejahterakan petani garamnya sendiri. Hal itu sesuai amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
"Impor ini sama saja mematikan petani garam. Bagaimana kita lihat kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita kembali ke UUD 45, dimana pemerintah wajib sejahterakan rakyatnya. Tapi hari ini dari Sabang sampai Merauke begini-begini saja," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya menolak keras kebijakan pemerintah terkait impor garam ini. Acara pun dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
(zlf/zlf)
