Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 31 Mei 2018 11:45 WIB

Audit BPK Beri KKP dan Bakamla Opini Disclaimer

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Foto: Ari Saputra Foto: Ari Saputra
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer pada hasil audit dua Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaha (LKKL) 2017. Dua LKKL itu yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif mengatakan, ada sejumlah penyebab 2 LKKL tersebut diberi TMP. Dia menganalogikan, pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan pemeriksaan umum (general check up) di bidang kesehatan. Pertama, TMP diberikan karena lembaga itu menolak untuk memberikan 'darahnya'.

"Bagaimana lab bisa menyatakan sehat atau tidak sehat, dia disclaimer pasti. Itu satu kondisinya," kata dia di Kantor Pusat BPK Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Kondisi kedua, ada keanehan pada objek yang diperiksa. Sehingga, pemeriksa tidak memiliki keyakinan untuk memberikan opini.

"Kondisi kedua dia mau diperiksa, begitu diambil darahnya dia kaget darahnya biru atau hitam. Darahnya aneh, sehingga mesinnya susah membaca benar apa nggak. Artinya dalam kondisi yang di lingkup yang diperiksa pemeriksa itu tidak memungkinkan pemeriksa memperoleh keyakinan," jelasnya.



Auditor Utama (Tortama) I Kreshna Reza menjelaskan, Bakamla memperoleh opini yang sama seperti tahun lalu. Dia menuturkan, opini itu diberikan karena kondisinya seperti pada analogi pertama.

"Jadi memang tahun lalu Bakamla sama disclaimer. Seperti yang dianalogikan pertama paling mudah memberikan disclaimer bila dia tidak memberikan darahnya. Memang dari sisi itu Bakamla tidak memberikan darah, tapi untuk kasus yang masih ditangani KPK dia tidak memberikan, dari KPK kita juga bersurat dia tidak memberikan," jelasnya.

Tapi, dia mengatakan, ada juga yang terjadi pada analogi kedua. Di BPK, mengenal adanya batas maksimal kesalahan. Kalau nilai temuan di atas dari itu pemeriksa tidak memiliki keyakinan.

"Ini ada beberapa permasalahan sehingga kita memberikan opininya masih disclaimer," ujarnya.

Bahtiar menambahkan, kondisi ini serupa dengan terjadi di Kementerian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti.

"Di KKP kurang lebih sama jadi banyak persoalan di persediaan, aset tetap, belanja untuk memperoleh persediaan, yang menjadi persoalan sehingga pemeriksa tak memiliki keyakinan untuk menyatakan pendapat," ujar dia.

(eds/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed