Sri Mulyani Terima Kritik DPR soal Kerangka APBN 2019

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 31 Mei 2018 12:30 WIB
Foto: Hendra Kusuma - detikFinance
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi perwakilan pemerintah untuk memberikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi partai politik mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun anggaran 2019.

Pemerintah memberikan tanggapan dan jawaban terhadap berbagai pertanyaan dan pandangan yang telah disampaikan oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Hanura.

"Pemerintah menyampaikan penghargaan atas masukan dan pandangan dari seluruh fraksi di DPR terkait strategi dan langkah-langkah yang perlu ditempuh," kata Sri Mulyani di ruang rapat paripurna, DPR, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Sri Mulyani menceritakan, dinamika perkembangan ekonomi global dan domestik yang terjadi saat ini menjadi tantangan bersama serta membutuhkan sinergi dan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa untuk mengatasinya.

Lebih lanjut dia bilang, berbagai tantangan dan risiko yang dihadapi, pemerintah akan fokus mengupayakan arah kebijakan pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian sasaran pembangunan nasional secara bertahap dan konsisten.

"Pemerintah menyadari bahwa dengan dukungan seluruh fraksi di DPR, bangsa Indonesia akan dapat melewati dinamika dan gejolak ini, sehingga perekonomian dapat terus tumbuh dan bergerak maju," ungkap dia.



Pemerintah telah mengusulkan asumsi dasar makro dalam KEM PPKF 2019 kepada DPR. Di mana, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8%, inflasi 2,5-4,5%, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 4,6-5,2%, nilai tukar Rp 13.700-Rp 14.000 per dolar AS, harga minyak mentah US$ 60-US$ 70 per barel, lifting minyak 722-805 ribu barel per hari, lifting gas 1,21,-1,30 juta barel setara minyak.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menuturkan, pemerintah sepakat dengan pandangan dan masukan anggota dewan bahwa ke depan harus lebih berhati-hati dan cermat dalam menyusun kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional.

"Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPR, yang memberikan dukungan bagi upaya peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan otoritas terkait, baik dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional," tutup dia.

(eds/eds)