Perubahan Pola Subsidi BBM Terganjal Data Orang Miskin

Jakarta - Meneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati mengakui rencana pemerintah mengubah pola subsidi BBM menjadi subsidi langsung terganjal masalah data orang miskin. Oleh karenanya, saat ini BPS telah diminta untuk lebih cepat dalam mengumpulkan data, tanpa mengurangi kualitas. "Kita usahakan BPS agar bisa lebih cepat mengumpulkan data tanpa mengurangi kualitas," kata Sri Mulyani di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (18/7/2005).Menurut Sri Mulyani, saat ini masih ada perbedaan pandangan soal siapa orang miskin yang layak menjadi target kompensasi kenaikan subsidi BBM. Pasalnya, data yang ada di BPS berbeda dengan data yang ada di BKKBN dan pemda."Ini semua sedang kita benahi. BPS sedang melakukan sensus sosial ekonomi masyarakat yang salah satunya untuk mendapatkan data kemiskinan," katanya.Mengenai pencairan dana subsisi BBM, Sri Mulyani mengakui bahwa saat ini pemerintah baru mengucurkan untuk 3 program yakni pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur di 11 ribu desa. Hal ini sejalan dengan fokus APBN-P. Sedangkan untuk program kompensasi lainnya seperti raskin, memang sejauh ini belum dicairkan dananya. Pemerintah saat ini tengah mengkaji berbagai alternatif mengenai harga BBM di dalam negeri baik soal kenaikan harga BBM maupun upaya untuk melakukan diversifikasi energi alternatif. Sri Mulyani menegaskan, pemerintah akan sangat hati-hati dalam mengambil kebijakan, jangan sampai kebijakan yang diambil mempengaruhi atau membebani 20 persen masyarakat termiskin. "Itu semua sedang dihitung-hitung. Sekarang ini terus dipersiapkan baik menyangkut database, sosialisasi maupun tukar pikiran dengan berbagai pihak," tegas Sri Mulyani. (qom/)