Bahas Ekonomi 2019, Sri Mulyani Cs Rapat dengan DPR

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sore ini mengadakan rapat bersama Komisi XI DPR RI. Agenda rapat membahas Asumsi Ekonomi Makro Tahun Anggaran 2019.

Rapat dimulai sekitar pukul 15.40WIB, atau molor satu setengah jam dari jadwal semula yakni pukul 14.00 WIB. Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir.

Dalam rapat tersebut, hadir pula Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur BI Perry Warjiyo, serta Kepala BPS Suharyanto.

Rapat ini merupakan rapat lanjutan dari penjelasan pemerintah saat pembahasan Rencana Anggaran dan Penerimaan Belanja Negara (APBN) 2019 dalam sidang paripurna pada Mei 2018 lalu.

"Atas dasar itu kami persilakan Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Kepala BPS untuk sampaikan pokok-pokok paparannya," Kata Hafisz membuka rapat, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Pemerintah sendiri telah menyampaikan kerangka ekonomi makro 2019 dalam sidang paripurna lalu. Dalam kerangka tersebut, pemerintah masih optimis pertumbuhan ekonomi tahun depan mencapai 5,8%.

Berikut usulan asumsi dasar pemerintah di 2019:

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,4-5,8%
Inflasi diperkirakan 2,5-4,5%
Tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan 4,6-5,2%
Nilai tukar di kisaran Rp 13.700-Rp 14.000 per dolar AS
Harga minyak mentah US$ 60-US$ 70 per barel
Lifting minyak 722-805 ribu barel per hari
Lifting gas 1,21-1,30 juta barel setara minyak

Penjelasan Sri Mulyani soal Target Ekonomi 5,8%

Sri Mulyani menyebutkan, kerangka ekonomi makro (KEM) yang sudah disampaikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menghitung risiko dari ekonomi global.

"Pada sore ini kami akan sampaikan KEM, sementara PPKF karena kemarin sudah disampaikan pada paripurna beserta jawaban fraksi, kami tidak akan ulangi. Kami fokus pada asumsi makro," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menuturkan, asumsi dasar ekonomi makro ini pun sudah memperhitungkan dinamika perekonomian dunia, terutama yang terjadi di Amerika Serikat (AS).

Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah, kata Sri Mulyani adalah proteksionisme yang dilakukan AS, bahkan negeri Paman Sam ini sudah menerapkan tarif tinggi terhadap beberapa komoditas mentah ke beberapa negara.

"Kita tetap waspadai dampak perubahan iklim yang untuk Indonesia cukup signifikan, ini beberapa faktor yang mempengaruhi proyeksi 2018, dan kami menilai masih berlaku pada 2019," tutup dia. (fdl/zlf)