.webp)
Rapat yang baru dimulai pukul 13.00 WIB itu baru selesai sekitar pukul 16.15 WIB. Rapat berjalan alot yang mayoritas meminta penjelasan mengenai kinerja BUMN, utang BUMN yang mencapai Rp 4.800 triliun hingga pertanyaan spesifik ke BUMN tertentu.
Dari sisi kementerian lagi-lagi Menteri BUMN Rini Soemarno masih tidak bisa hadir untuk mewakili kementerian yang dipimpinnya. Kehadiran Rini pun diwakili oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rapat kerja kali ini menghasilkan 6 kesimpulan, berita kesimpulannya:
1. Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian BUMN untuk terus melakukan peningkatan kinerja agar tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rencana strategis Kementerian BUMN tahun 2015-2019, terutama untuk jumlah pendapatan 3 BUMN terbesar yaitu PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Inalum (Persero), serta penyelenggaraan RUPS tepat waktu.
2. Komisi VI DPR RI mengapresiasi atas peningkatan kinerja keuangan BUMN dari tahun 2014 sampai dengan 2017 dengan peningkatan jumlah aset menjadi sebesar Rp 7.212 triliun atau naik 57% dan laba tahun berjalan menjadi sebesar Rp 186 triliun atau naik 26% dengan kontribusi terhadap APBN sebesar Rp 351 triliun yang terdiri dari pajak sebesar Rp 211 triliun, PNBP sebesar Rp 99 triliun dan dividen sebesar Rp 41 triliun.
3. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk melakukan audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
4. Komisi VI DPR RI akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero)
5. Komisi VI DPR RI akan melakukan RDP dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pertamina (Persero) untuk membahas mengenai bahan bakar jet (avtur).
6. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan permintaan data oleh Komisi VI.
(zlf/zlf)
